100 Tahun Runtuhnya Monarki di Jerman

"Semua untuk rakyat, semua oleh rakyat!", demikian diserukan tokoh Partai Sosial Demokrat SPD, Philipp Scheidemann dari balkon gedung Reichstag di Berlin pada 9 November 1918. Hari itu, dia memproklamirkan Republik Jerman yang baru, yang kemudian dikenal sebagai "Republik Weimar".

Kekaisaran saat itu sedang dilanda kekacauan setelah kekalahan di medan Perang Dunia I. Aksi makar yang dimotori sebagian militer dan kelompok-kelompok milisi meletus di beberapa tempat. Kalangan partai lalu membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara di bawah pimpinan Ketua SPD Friedrich Ebert. Tugasnya: mempersiapkan pemilihan umum dan menyiapkan transisi pemerintahan dari sistem monarki ke sistem parlementer.

Konflik bersenjata di dalam negeri menelan korban ribuan orang tewas, diantaranya tokoh kiri Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, pendiri Partai komunis Jerman KPD, yang dibunuh kelompok milisi kanan. Kelahiran demokrasi di Jerman terjadi dalam suasana kisruh. Desember 1918, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara membubarkan diri untuk memungkinkan penyelenggaraan pemilihan Dewan Konstituante.

19 Januar 1919 dilaksanakan pemilihan umum Dewan Konstituante. Inilah pemilu demokratis yang bebas dan rahasia yang pertama kali dilaksanakan di tanah Jerman. Dan untuk pertama kalinya, perempuan diberikan hak untuk memilih dan dipilih. Usia minimal pemilih juga diturunkan dari 25 tahun menjadi 20 tahun.

Tidak berumur panjang

Harapan SPD untuk merebut mayoritas absolut tidak terwujud, sekalipun SPD muncul sebagai partai terkuat dengan memenangkan 37,9 persen suara. Partai kedua terkuat adalah partai Sosial Demokrat Independen USPD. Partai-partai konservatif kanan mengalami kekalahan. Basis terkuat partai-partai konservatif berada di kawasan Jerman selatan, terutama di Bayern. Sedangkan di Jerman bagian timur, partai anti Yahudi DNVP berhasil muncul sebagai kubu terkuat di beberapa tempat.

Dua bulan setelah pemilu, pada 6 Februari 1919, Dewan Konstituante Nationalversammlung untuk pertama kalinya bersidang, bukan di Berlin yang sedang dilanda kekacauan, melainkan di kota Weimar. Itulah sebabnya republik yang baru kemudian dikenal sebagai Republik Weimar (Weimarer Republik). Anggota Nationalversammlung terdiri dari 423 wakil rakyat, di antaranya 37 perempuan.

Akhir Juli 1919, Nationalversammlung menyetujui konstitusi yang baru dan mulai diberlakukan 14 Agustus 1919. Namun usia Republik Weimar tidak panjang. Pada tahun 1920, Adolf Hitler mendirikan partai buruh nasional sosialistik NSDAP sebagai partai sempalan kecil. Sepuluh tahun kemudian, ketika dunia dilanda krisis ekonomi global, NSDAP berkembang menjadi partai besar yang berpengaruh.

Bangkitnya NAZI dan Adolf Hitler lewat NSDAP

Runtuhnya Republik Weimar ditandai dengan krisis ekonomi yang melanda dunia tahun 1930-an. Situasi di Jerman makin parah karena besarnya beban reparasi perang yang harus ditanggung sesuai dengan Perjanjian Versailles yang ditandatangani 28 Juni 1919 dan secara resmi mengakhiri Perang Dunia I. Ketika itu, Jerman diwajibkan membayar reparasi perang senilai 20 miliar Goldmark – saat itu setara dengan harga 7.000 ton. Jumlah itu harus dibayar secara angsuran dari tahun 1919 sampai 1921.

Di bawah lilitan krisis ekonomi, pengangguran luas dan beratnya beban reparasi perang, koalisi pemerintahan tahun 1930 bubar. Pada 5 Desember 1930 dilangsungkan pemilu baru. SPD mengalami kekalahan besar, sekalipun masih muncul sebagai fraksi terkuat dengan 24,5 persen suara. Namun yang mengejutkan adalah bangkitnya partai Hitler NSDAP menjadi kekuatan kedua terbesar di parlemen, dengan merebut 18,3 persen suara.

Kekalutan politik di Jerman ditandai dengan kegagalan kubu-kubu politik membentuk pemerintahan koalisi yang stabil. Situasi yang akhirnya menuntun pada bangkitnya kekuasaan fasisme.

Bulan Januari 1933, Presiden Jerman Hindenburg menyerahkan mandat pembentukan pemerintahan kepada Adolf Hitler dan partainya NSDAP, yang kemudian membentuk pemerintahan koalisi dengan partai-partai nasionalis dan anti Yahudi. 24 Maret 1933, parlemen Jerman yang dikuasai Hitler mengeluarkan UU Darurat yang dikenal sebagai Ermächtigungsgesetz. UU itu praktis meletakkan seluruh kewenangan eksekutif dan legislatif ke tangan Adolf Hitler.