Menabur RKUHP, Menuai Penguasa Lalim

Kita tak mengenal Jokowi sebagai pribadi yang otoriter. Setidaknya, kita tak gemar melekatkannya dengan atribut-atribut tersebut. Kita sudah habis menyisihkannya untuk Prabowo—kandidat pesaingnya di Pemilu 2014. Dan Jokowi? Kita memandangnya sebagai sosok yang tak ada bedanya dengan kita. Seorang rakyat yang terpilih untuk melayani kaumnya. Seorang presiden yang hanya ingin bekerja, tak peduli kuasa.

Namun, tebak siapa sosok yang sebelum menjabat di sebuah sistem yang korup merupakan seorang pemuda pemalu, sungkan menatap ke mata lawan bicaranya, dan dianggap sebagai reformis yang akan mendatangkan demokrasi ke negerinya? Bashar al-Assad. Anda mengenalnya juga sebagai Presiden Suriah. Anda mengenalnya sebagai sang pembantai. Sosok despot yang dapat mengorbankan rakyatnya kapan pun ia perlu mempertahankan kekuasaannya. Seseorang yang tega sesumbar ia dapat tidur nyenyak meski tahu ada anak-anak di negaranya yang mati karena manuvernya melibas para milisi musuh.

Kala menghadapi godaan

Tentu saja, Indonesia bukan negeri yang berada di ambang konflik bersenjata dengan besaran yang sama dengan Suriah. Kita tak akan menjumpai sosok Bashar al-Assad kedua — setidaknya dalam waktu dekat. Tapi, ini bukan poin saya. Poin saya adalah: kepribadian hanyalah barikade yang rapuh di hadapan godaan kekuasaan.

Kalau Anda pernah mendengar eksperimen penjara Stanford, temuannya, Anda tahu, merupakan pembenaran telanjang dari poin saya barusan. Para mahasiswa diminta untuk berlaku layaknya sipir penjara dan narapidana, dan mereka ditempatkan di latar yang benar-benar menyerupai penjara. Tak berapa lama, para narapidana mulai membangkang. Para sipir, terganggu harga dirinya, pun menyiksa para narapidana. Yang menakjubkan, mereka benar-benar menyiksanya, seakan mereka lupa bahwa apa yang mereka lakoni tak lebih dari sebuah simulasi, seolah mereka alpa mereka merupakan mahasiswa awam yang memiliki akal sehat.

Kepribadian tak banyak berbicara dalam situasi keruh semacam itu. Adalah otoritas yang korup yang berbicara dengan lantang dan pula menentukan.

Dan jangan lupa, ada seorang penguasa masa lalu yang dapat mengingatkan kita dengan ekses godaan kekuasaan. Soeharto, yang tak memperkenankan siapa pun mengkritik keluarganya yang melalap semua kekayaan negaranya dengan kalap, pernah menyampaikan kepada para prajuritnya bahwa seorang pemimpin harus sadar diri, jujur, dan tidak licik. "Kekuasaan pemimpin tidaklah mutlak. Kekuasaan itu bersumber pada kepercayaan yang diberikan anak buah atau rakyat yang dipimpinnya," ujarnya. Dan bagaimanakah Anda mengingat Soeharto saat ini? Sebagaimana sosok yang digambarkannya dalam pidatonya kala menjabat Panglima Komando Daerah Militer Diponegoro pada 1958 di atas? Jelas, tidak.

Soeharto, memang, masih seseorang yang tenang, tak banyak bicara selepas menjabat presiden. Tetapi, semua tahu, ia sudah membuang jauh-jauh kepekaannya untuk mendengarkan siapa pun setelah itu.

Baca juga:

Parlemen ASEAN Desak Indonesia Tolak Perluasan Pasal Zina Dalam RKUHP

Bambang Soesatyo Desak Perluasan Hukum LGBT

Pemimpin bisa berubah

Dan bila menurut Anda Jokowi adalah pemimpin yang mendahulukan orang kecil sebelum dirinya sendiri, ia pun bisa menjadi sosok yang sama sekali berbeda dengan kekuasaan absolut di tangannya. Kita tak bisa menerka ke mana kepribadiannya akan berlabuh keesokan hari bila di genggamannya disematkan perkakas yang memungkinkannya mempertahankan wibawa, harga diri, jabatan, maupun kekayaan secara sewenang-wenang. Sayangnya, saya yakin, bukan ke penjuru yang lebih baik. Siapa yang tahu apa yang akan dicampakkannya setelah memperoleh kemampuan untuk meniadakan suara-suara lain di sekelilingnya.

Kini, kabar buruknya adalah selepas 20 tahun reformasi bergulir, sekonyong-konyong saja RKUHP termutakhir menghaturkan tepat ke atas tangan presiden kita perkakas semacam itu. Di dalamnya termuat pasal penghinaan presiden yang, bila pasal serupa di Thailand menjadi pelajaran buat kita, sangat rawan diselewengkan untuk memenjara siapa pun yang dalam anggapan penguasa mengancam pihaknya.

Dan Jokowi harus menghindari pikiran-pikiran bahwa dengan membungkam "para penghinanya," yang dianggap tak tahu apa-apa akan ambisinya membesarkan Indonesia, ia dapat secara leluasa memimpin rakyatnya menuju kemakmuran. Setiap diktator, yang saya tahu, percaya bahwa kehendaknya adalah yang terbaik untuk rakyat dan rakyat semestinya menyerahkan nasib mereka kepadanya sepenuhnya, tanpa bertanya apa pun, tanpa prasangka miring setitik pun. Apa yang dilakukan oleh Soeharto ketika ia yakin, sebagaimana tertulis dalam buku Butir-butir Budaya Jawa, "musuh yang merusak negaranya sendiri" harus diperangi? Ia merusak negaranya sendiri. Ia menjadikan apa yang seharusnya merupakan hak ratusan juta warga Indonesia bancakan di antara segelintir kroninya.

Bila Jokowi benar adalah sosok yang mendahulukan rakyat sebelum yang lain-lain, maka ia tidak boleh berpangku tangan menanti para elite tak bertanggung jawab mengesahkan RKUHP terbaru. Ia tak bisa sekadar menimpali "ya sudah." DPR, entah mereka sendiri menyadarinya atau tidak, tengah berusaha mengubah presiden menjadi penguasa yang tak peduli apa-apa kecuali dirinya sendiri. Mereka memberikan kepadanya palu godam yang sangat menggoda untuk menenggelamkan suara-suara rakyat di telinganya. Mereka sedang menciptakan sesosok penguasa yang lalim, yang bukan tak mungkin akan mereka sesali di kemudian hari.

Jokowi, mungkin, benar-benar merupakan orang baik. Tetapi, kita pun tahu, orang baik dapat berubah. Dan tatanan yang buruk dapat mengubah si baik menjadi sosok yang sama sekali bukan dirinya di masa silam.

Penulis: Geger Riyanto (ap/vlz)

Esais dan peneliti sosiologi. Mengajar Filsafat Sosial dan Konstruktivisme di UI. Bergiat di Koperasi Riset Purusha.

@gegerriy

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.