Ical Ketua, Titiek Soeharto Wakil Ketua

Partai Golkar versi Aburizal Bakrie merampungkan musyawarah nasionalnya di Nusa Dua, Bali, dengan memilih kembali Aburizal (Ical) sebagai ketua umum secara aklamasi. Ical menjadi satu-satunya calon ketua umum, setelah kandidat-kandidat lain mengundurkan diri.

Aburizal menjadi ketua umum Golkar yang pertama sejak 30 tahun lebih, yang terpilih untuk masa jabatan kedua kali. Setelah era Amir Murtono (1983 - 1988), tidak ada lagi ketua umum Golkar yang menjabat dua periode.

Konglomerat pemilik perusahaan Bakrie itu terpilih lagi memimpin Golkar untuk lima tahun ke depan, setelah sebelumnya berhasil menyingkirkan para pesaing dan pengeritiknya. Ical lalu memecat belasan orang yang dianggap menentang kebijakannya, antara lain wakil ketua umum Agung Laksono.

Sebelumnya, kubu Agung Laksono menyatakan munas Golkar di Bali tidak sah. Mereka membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar dan memecat Ical dari jabatan ketua umum. Kubu Agung Laksono menguasai kantor pusat Golkar di Jakarta dan kini mempersiapkan musyawarah nasional versi mereka yang direncanakan berlangsung Januari 2015.

Kembalinya dinasti Soeharto

Siti Hediati Hariadi alis Titiek Soeharto dipilih munas di Bali menjadi salah satu dari sembilan wakil ketua umum. Politisi lain yang juga dipilih menjadi wakil ketua umum antara lain Nurdin Halid dan Fadel Muhammad. Nurdin Halid adalah mantan ketua umum PSSI yang menjadi salah satu pendukung utama Ical. Ia kemudian dipilih menjadi ketua panitia munas di Bali.

Pemilihan Aburizal Bakrie secara aklamasi tidak mengejutkan, karena sebelumnya beredar rekaman suara Nurdin Halid dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan daerah Golkar. Dalam rekaman itu, Nurdin menyatakan bahwa Ical harus menang secara aklamasi dan mengatur skenarionya.

Nurdin Halid sendiri membantah telah terjadi perpecahan dalam tubuh Golkar. Ia menyebut hasil munas di Bali "sudah berdasarkan konstitusi Golkar".

Ketua Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang hadir di munas Bali juga membantah Golkar pecah. "Perpecahan apa? Tidak ada perpecahan," tandasnya. Hal yang sama dikemukakan Presiden PKS Anis Matta.

Pilkada langsung terancam

Musyawarah nasional Partai Golkar juga memutuskan untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pemilihan kepada daerah. Presiden Joko Widodo dalam Perppu itu menetapkan pemilihan kepala daerah secara langsung, membatalkan keputusan DPR yang ingin pemilihan tidak langsung.

Sebenarnya, antara koalisi pemerintah dan koalisi Prabowo sudah ada kesepakatan untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, setelah mantan presiden dan ketua umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan partainya tetap mendukung pemilihan langsung.

Namun kini, Partai Golkar ternyata tetap bersikeras ingin pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Keputusan Golkar diperkirakan bisa menghambat agenda reformasi pemerintahan Jokowi, yang tidak punya suara mayoritas di DPR.

"Presiden dengan suara minoritas di parlemen sebenarnya bukan hal baru dalam sistem demokrasi. Tapi perkembangan ini adalah pukulan bagi pemerintahan Joko Widodo yang akan terus diganggu," kata Tobias Basuki, pengamat politik dari CSIS kepada kantor berita Reuters.

hp/yf (rtr)