Apa Isi Kontrak Politik Koalisi Pemerintahan Baru di Jerman?

Kontrol ekspor senjata Jerman akan diperketat oleh kabinet yang baru. Aturan ekspor senjata diperbaharui terakhir kali, pada tahun 2000. Kontrol baru secara khusus akan dilakukan pada semua negara yang turut andil dalam Perang Yaman. Keputusan ini jadi pukulan telak bagi Arab Saudi, salah satu pelanggan terbesar senjata Jerman, yang dipastikan dikeluarkan dari daftar tujuan ekspor.

Pengungsi adalah isu politik paling berat yang dibahas sejak awal perundingan. Pekan lalu, kedua pihak sepakat bahwa jumlah pengungsi yang diizinkan masuk Jerman lewat program reuni keluarga dibatasi tidak akan melebihi 1000 dalam sebulan. Tidak dibahas pengecualian mengenai izin tinggal atas 'subsidiary protection' bagi pengungsi yang mendapat ancaman serius di negara asal.

Koalisi secara khusus berjanji untuk fokus mengurangi pengangguran di kalangan kaum muda. Selain itu perusahaan raksasa seperti Google, Apple, Facebook, dan Amazon akan terkena "pembayaran pajak yang adil" di Eropa. Juga diputuskan bahwa pemerintah Jerman akan menguncurkan "lebih banyak investasi," untuk zona euro.

SPD mengklaim sukses menggolkan agendanya untuk memberi solusi masalah mendesak di banyak kota di Jerman yakni spekulasi properti yang mermicu harga sewa meroket, kurangnya jumlah perumahan dengan ongkos sewa terjangkau, dan meningkatnya jumlah tunawisma. Peran pemerintah dalam tema perumahan dinilai akan memecahkan masalah.

Selain program bernilai 11 miliar Euro yang bertujuan untuk meningkatkan sistem investasi di Jerman, kedua partai koalisi Jerman juga sepakat untuk mencabut larangan kerjasama yang menghentikan investasi pemerintah federal di sekolah. Selama ini pendidikan adalah wewenang eksklusif negara bagian.

Program "miliaran euro" akan dikucurkan untuk memperluas jangkauan broadband hingga ke pelosok pedesaan di Jerman. Koalisi sepakat bahwa hak atas internet cepat akan tercapai tahun 2025. Aturan ini akan menjamin semua warga mendapat koneksi internet cepat di seluruh Jerman.

Para juru runding CDU dan SPD sepakat bahwa Jerman akan berpegang pada kesepakatan target iklim internasional pada tahun 2030 dan 2050. Komisi khusus akan bertugas untuk merancang "action plan" 2018 berisi langkah untuk merealisasikan sasaran tersebut. Departemen terkait seperti transportasi dan pertanian wajib menetapkan target mereka sendiri.

Pestisida glifosat adalah sumber gesekan antara CSU dan SPD terkait isu pertanian. Namun kesepakatan akhir memutuskan bahwa pestisida glifosat serta tanaman hasil rekayasa genetika akan dilarang. Percobaan dengan menggunakan hewan juga akan dibatasi. Selain itu, akan diterapkan penggunaan label yang menjamin kenyamanan hewan dengan memastikan kondisi peternakan yang lebih baik.

Yang terakhir disepakati adalah isu kesehatan dan tenaga kerja. Ketiga partai sepakat membentuk komisi yang menyiapkan reformasi gaji dokter untuk perawatan pasien pengguna asuransi publik dan swasta. SPD harus berkompromi atas tuntutannya yang menghendaki ‘asuransi warga negara‘, yang memastikan standar pengobatan dasar bagi semua orang, terlepas apakah ia memiliki asuransi pribadi atau publik.

Meski harus berkompromi dalam isu kesehatan, SPD menggolkan agenda utamanya terkait tenaga kerja. Kontrak tenaga kerja dipastikan hanya bisa dibatalkan jika pemberi kerja memberi alasan yang spesifik. Selain itu, program khusus akan dibentuk bagi 150.000 penganggur jangka panjang agar dapat kembali bekerja. Tiap orang berhak untuk mengganti kontrak paruh waktu menjadi kerja penuh waktu.

Berbagai poin kesepakatan perundingan koalisi membawa konsekuensi yang mempengaruhi jabatan yang dipegang masing-masing partai di kementerian. Lima 'kementerian klasik' di Jerman: Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Hukum dan Pertahanan dipastikan akan berganti tangan. Ed: ts/as (DW)