Apakah Negara Palestina Mampu Hidup?

Ketika Mahmoud Abbas mengajukan permintaan agar Palestina diakui sebagai negara oleh PBB bulan September lalu, banyak warga Palestina menyambut gembira. Presiden mereka, yang lama dianggap ragu-ragu dan tidak dapat memutuskan sikap, mengambil tindakan jelas, dan untuk sementara menolak perundingan selanjutnya. Pembicaraan perdamaian dengan Israel, kalaupun itu terjadi dalam beberapa tahun terakhir, tidak mendatangkan hasil apapun.

Akibat permintaannya kepada PBB tersebut, Mahmud Abbas tidak hanya memperoleh teman. Saat ini sama sekali tidak ada kepastian, bahwa sebagian besar anggota DK PBB akan menyetujui pengakuan Palestina sebagai negara. Perancis dan Inggris telah menyatakan, tidak akan menyetujui permintaan tersebut.

Negara-negara lain tidak memberikan pernyataan jelas atau, seperti AS, menolak permintaan itu, karena alasan solidaritas dengan Israel, atau karena alasan-alasan politis lainnya. Tetapi walaupun PBB misalnya menerima Palestina, negara baru itu akan menghadapi sejumlah masalah besar. Kawasan Palestina terpecah-belah dan perekonomiannya lemah. Di samping itu pemerintah Israel tampaknya tidak tertarik pada berdirinya negara Palestina yang stabil.

Banyak Pemukim Tolak Negara Palestina

"Untuk memungkinkan berdirinya negara Palestina yang bisa bertahan hidup, politik permukiman Israel harus dibatalkan,“ demikian dikatakan Moshe Zimmermann, direktur Institut untuk Sejarah Jerman di Universitas Ibrani di Yerusalem. Untuk itu permukiman yang sudah ada harus dibongkar, atau penduduk permukiman harus menjadi rakyat negara Palestina, demikian pendapat pakar sejarah itu. Tetapi pemukim Israel menolak kedua alternatif itu. Sebagian besar menolak pendirian negara Palestina.

Di bidang ekonomi Moshe Zimmermann juga melihat sejumlah masalah. Pendudukan Israel menyebabkan kurangnya investasi dan tingginya tingkat pengangguran di wilayah Palestina. Suleiman Abu Dayyeh dari yayasan Jerman Friedrich Naumann cabang Yerusalem menyimpulkan dengan jelas: "Secara ekonomis negara Palestina sekarang tidak bisa hidup.“

Ekonomi Palestina sekarang sudah terhalang perkembangannya, karena perbatasan dengan Mesir dan Yordania berada di tangan Israel. "Palestina tidak memiliki lapangan terbang. Juga tidak ada jalan-jalan, dan tidak ada hubungan kereta api dengan negara-negara tetangga,“ demikian Abu Dayyeh menggambarkan situasi. Ia yakin, jika semua halangan ini tidak ada, Palestina dapat lebih mandiri lewat perdagangan dan turisme. Selain itu juga melalui industri ringan dan pertanian.

Pendudukan Israel Halangi Perkembangan Ekonomi Palestina

Moshe Zimmermann berpendapat, masalah-masalah ekonomi Palestina dapat diatasi. Secara ekonomi, antara Israel dan wilayah Palestina memang ada perbedaan, tetapi itu bukan berarti bahwa keduanya tidak mampu bekerjasama. Sekarang saja sudah ada kerjasama antar kedua sistem. "Itu bisa diperluas, sehingga pada akhirnya kita bisa mengatakan: ya, sebuah negara Palestina mampu hidup,“ demikian Zimmermann.

Dalam soal yang belum terselesaikan, yaitu bagaimana nasib pengungsi Palestina, Zimmermann tidak melihat adanya masalah. Baginya, siapapun yang ingin kembali ke daerah asalnya, bisa melakukannya. "Itu memang sulit,“ demikian Zimmermann, "tetapi bisa dilakukan. Saya tidak percaya, bahwa sebagian besar dari jutaan warga Palestina yang sekarang hidup di berbagai negara akan memutuskan kembali ke Israel atau ke negara Palestina.“ Banyak dari mereka akan menerima hidup di negara lain. Di Bahrain, Kanada atau Yordania.

Tidak Semua Ingin Solusi Dua Negara

Tetapi Moshe Zimmermann melihat pemerintah Israel sebagai halangan besar bagi terbentuknya negara Palestina. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman tidak tertarik akan adanya negara Palestina. "Di Israel ada kelompok kuat yang berhaluan kanan. Bagi mereka seluruh wilayah Palestina adalah bagian negara Israel.“ Demikian Zimmermann menjelaskan cara pandang banyak warga Israel.

Kelompok ini menolak berdirinya negara Palestina. Zimmermann menambahkan, "Tetapi pemerintah Israel tidak dapat menyatakannya secara terbuka, karena mereka telah mewajibkan diri untuk menerima solusi dua negara.“ Oleh sebab itu ada perbedaan antara apa yang dikatakan pemerintah Israel, dan langkah yang diambilnya. Jadi antara upaya mencari jalan keluar konflik dan pendudukan wilayah Palestina.

Anne Allmeling / Marjory Linardy

Editor: Hendra Pasuhuk