Saudi Penjarakan Aktivis Jelang Suksesi di AS
7 Januari 2021
Proses pengadilan terhadap pegiat kemanusiaan dan anggota kerajaan Arab Saudi yang membelot, dipercepat dalam beberapa bulan terakhir. Termasuk di antara terdakwa adalah seorang doktor lokal berkewarganegaraan AS.
Menurut sumber kantor berita AFP, langkah itu diambil untuk "menutup sejumlah kasus" yang masih mengambang.
Setelah vonis enam tahun penjara terhadap pegiat hak perempuan, Loujain al-Hathloul, bulan lalu pegiat kesehatan Saudi, Dr. Walid Fitaihi, juga divonis dengan hukuman serupa oleh pengadilan.
Fitaihi yang mengoperasikan sebuah rumah sakit di kota Jeddah itu masih bebas menyusul langah banding yang diajukan pekan ini. Dia baru dibebaskan tahun lalu usai masa penahanan selama dua tahun, pertama di hotel Ritz-Carlton, lalu di penjara Al-Ha'ir di dekat ibu kota Riyadh.
Sumber yang dekat dengan keluarga mengatakan Fitaihi mengalami penyiksaan, antara lain disetrum. Dia dituduh melanggar UU Keimigrasian ketika berpindah kewarganegaraan ke AS, dan dituding melakukan makar saat mendukung perlawanan Musim Semi Arab pada 2011 silam.
Kepada AFP, sumber tersebut mengatakan Fitaihi bisa menjadi "alat tawar” dalam negosiasi dengan pemerintahan Joe Biden. Melalui pengadilan politik, "Saudi sedang mengatakan kepada Biden: ‘mari bernegosiasi'” kata dia.
Fitaihi termasuk dikenal luas di Arab Saudi. Rumah sakitnya kini menjadi pos penanggulangan wabah corona. Dia juga rajin berkeliling sebagai motivator. Selain dekenai pembekuan aset, saat ini keluarganya juga dilarang berpergian keluar dari wilayah Saudi.
Pertaruhan politik al-Salman
Dalam sidang pengadilan berbeda, dua warga AS berdarah Saudi juga menghadapi hukuman kurungan untuk waktu lama. Para terdakwa, Salah al-Haider, adalah putra pegiat perempuan Saudi, sementara Bader al-Ibrahim adalah seorang pakar fisika.
Pemerintah Saudi menoalak mengomentari dakwaan atau penahanan kedua pegiat HAM.
Pada saat yang sama Riyadh juga mempercepat jalannya proses hukum terhadap Salman al-Awdah, seorang ulama yang ditangkap usai mendesakkan rekonsiliasi dalam sebuah ungggahan di Twitter. Dia didakwa dengan pasal terorisme.
Selain pegiat HAM, pemerintah juga mendakwa bekas putera mahkota, Pangeran Mohammed bin Nayef, dengan tuduhan korupsi. Meski sakit-sakitan, dia diancam dipindahkan ke sel isolasi jika tidak "mencairkan dana” hasil korupsi seperti yang dituduhkan.
Bulan lalu tim pencari fakta yang dibentuk parlemen Inggris melaporan taktik Saudi merupakan "pemerasan,” untuk memaksakan vonis hukum.
"Sangat mengejutkan melihat Pangeran Mohammed bin Salman mempercepat kasus-kasus domestik ini,” kata Kristin Diwan, peneliti di Arab Gulf State Institute di Washington.
"Dia bisa saja ingin memperketat kontrol sembari melirik peluang negosiasi dengan Biden. Atau dia sedang menetapkan garis merah, bahwa urusan internal Saudi tidak boleh disentuh.”
Seorang sumber yang dekat dengan keluarga kerajaan mengklaim Mohammed bin Salman "serius bahwa dia tidak ingin ditekan soal isu ini, jadi saya tidak melihat adanya ruang negosiasi di sini,” ungkapnya kepada AFP.
rzn/as (afp,ap)