1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

AS Beri Sanksi Cina karena Asimilasi Paksa Jutaan Anak Tibet

23 Agustus 2023

Washington memberlakukan sanksi berupa pembatasan visa bagi para pejabat Cina yang terlibat melakukan “asimilasi paksa” terhadap jutaan anak Tibet di sekolah yang dikelola pemerintah.

https://p.dw.com/p/4VT3p
Anak-anak Tibet membaca buku di kelas
Pejabat Cina yang terlibat dalam "asimilasi paksa" jutaan anak Tibet akan menghadapi pembatasan visa baruFoto: AP

Amerika Serikat (AS) akan memberlakukan pembatasan visa pada sejumlah pejabat Cina yang dicurigai melakukan "asimilasi paksa" terhadap jutaan anak Tibet di sekolah-sekolah yang dikelola negara, demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS pada hari Selasa (22/08).

Pembatasan baru akan diterapkan untuk pejabat dan mantan pejabat Cina yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pendidikan di Tibet, kata seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

Meskipun dialog diplomatik antara kedua negara dimulai kembali, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengecam kebijakan "koersif" Cina yang "berusaha untuk menghilangkan tradisi linguistik, budaya, dan agama Tibet yang berbeda di antara generasi muda Tibet."

"Kami mendesak otoritas RRT untuk mengakhiri pemaksaan anak-anak Tibet ke sekolah asrama yang dikelola pemerintah dan menghentikan kebijakan asimilasi yang represif," kata Blinken dalam sebuah pernyataan.

Dalam pernyataannya, Blinken mengutip sebuah laporan PBB yang mengungkapkan bahwa sekitar satu juta anak Tibet telah dikirim ke sekolah berasrama, yang sering kali dilakukan secara paksa.

Cina respons tuduhan AS

Cina menanggapi tuduhan AS dengan menyebut mereka "noda" yang "secara serius merusak hubungan Cina-AS."

"Sebagai praktik internasional yang umum, sekolah berasrama di Cina didirikan sesuai dengan kebutuhan siswa lokal," kata Liu Pengyu, juru bicara kedutaan Cina di Washington.

"Sekolah berasrama secara bertahap berkembang menjadi salah satu mode penting dalam menjalankan sekolah di wilayah etnis minoritas Cina dan menjadi cara menjalankan sekolah yang terpusat secara efektif memecahkan masalah kesulitan siswa etnis minoritas untuk bersekolah, jauh dari tempat tinggal penduduk setempat yang tersebar," ujar Liu.

AS dalam beberapa kesempatan menyebut Cina telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Tibet. Namun, Cina membantah semua tuduhan dengan mengatakan bahwa tindakan mereka untuk melindungi hak semua etnis minoritas.

ha/hp (AFP, Reuters)