AS Bujuk Arab Saudi Berdamai Dengan Israel
20 Agustus 2020
Presiden Donald Trump menginginkan Arab Saudi untuk mengikuti langkah Uni Emirat Arab berdamai dengan Israel. "Ya” jawabnya ketika ditanya apakah dirinya mengharapkah monarki di Riyadh itu akan menerima uluran tangan Tel Aviv.
Dalam konferensi pers di Washington, Trump kembali menyebut "Perjanjian Ibrahim” antara UEA dan Israel sebagai kesepakatan yang menguntungkan dan bahwa ada "negara-negara yang tidak mungkin Anda percaya akan mau bergabung dengan perjanjian itu,” katanya tanpa menyebut negara lain kecuali Arab Saudi.
Selama ini Saudi berhati-hati mengomentari perjanjian damai antara sekutunya di teluk dengan negeri Yahudi itu. Kamis (20/8) Kementerian Luar Negeri mengatakan pihaknya tetap berkomitmen pada Inisiatif Damai Arab, 2002.
Kesepakatan antara negara-negara Arab itu menyaratkan, damai dengan Israel hanya bisa dicapai jika dibarengi pembentukan negara Palestina, penyerahan kembali wilayah yang diduduki sejak 1967 dan hak kembali bagi pengungsi Palestina.
Sebab itu ketika perjanjian UEA-Israel diumumkan, Palestina menerbitkan pernyataan yang menuduh kebijakan monarki di Abu Dhabi itu sebagai "pengkhianatan atas Yerusalem, al-Aqsa dan Palestina.”
Perdamaian dengan Israel hal "positif”
Menlu Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, sebaliknya menilai perjanjian yang memaksa Israel menghentikan aneksasi terhadap Tepi Barat Yordan sebagai "sesuatu yang positif,” kata dia seperti dilansir Associated Press, Rabu (19/8).
Dia mengaku Arab Saudi terbuka bagi kesepakatan serupa dengan syarat perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun begitu, sekutu Riyadh lain, Bahrain, Oman dan Mesir sebaliknya sudah lebih dulu menyatakan dukungannya terhadap kesepakatan tersebut.
Seperti negara Teluk lain, Arab Saudi sudah sejak lama menjalin kerjasama dengan Israel, terutama di bidang keamanan lantaran memiliki musuh yang sama, yaitu Iran. Namun jika Raja Salman dikenal bersimpati pada perjuangan Palestina, putranya, Pangeran Mohammed bin Salman, berulangkali mengisyaratkan diri bersedia berbicara dengan Israel.
"Kami berkomitmen kepada Rencana Damai Arab dan ini adalah cara terbaik untuk melangkah ke depan menuju normalisasi hubungan dengan Israel,” kata Menlu Saudi, Faisal bin Farhan saat berkunjung ke Berlin, Jerman, Rabu (19/8).
"Semua upaya yang bisa mempromosikan damai di kawasan dan menghadang ancaman aneksasi bisa dilihat sebagai sesuatu yang positif,” imbuhnya.
Sudan di persimpangan
Perjanjian Ibrahim dianggap bernilai simbol tinggi, karena bisa menjadi preseden bagi kebijakan luar negeri negara Arab lain seperti Maroko atau bahkan Sudan. Di Khartoum, Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Haidar Badawi, dipecat usai berkomentar positif terhadap gagasan normalisasi hubungan dengan Israel.
Menteri Luar Negeri Sudan, Omar Qamar al-Din, mengaku "terkejut” ketika Badawi mengklaim bahwa Sudan "menantikan perundingan damai dengan Israel.” Dia bersikeras kementerian yang dipimpinnya tidak memiliki agenda normalisasi hubungan dengan negeri Yahudi itu.
Komentar Badawi disampaikan kepada stasiun televisi Sky News Arabia. "Tidak ada alasan untuk melanjutkan permusuhan antara Sudan dan Israel,” kata dia. "Kami tidak menampik bahwa ada pembicaraan,” dengan pihak Israel, imbuhnya lagi.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, lalu bereaksi dengan berjanji "melakukan semua yang diperlukan” untuk merampungkan perjanjian damai.
"Tinggal menunggu waktu”
Februari silam dia sempat bertemu Jendral Abdel-Fattah Burhan, Presiden Pemerintahan Transisi Sudan, dalam kunjungan rahasia ke Uganda. Di sana kedua kepala negara dikabarkan berjanji menormalisasi hubungan diplomasi.
"Presiden Burhan mengembalikan Sudan ke jalur yang benar ketika dia bertemu perdana menteri Israel,” kata Badawi.
Menteri urusan Intelijen Israel, Eli Cohen, mengatakan dirinya meyakini pembicaraan dengan Sudan akan mengarah pada perjanjian damai, kata dia kepada situs Ynet. "Ada komunikasi antara kedua negara. Apakah ini hal baik untuk Israel dan Sudan? Jawabnya ya,” kata dia.
Kepada kantor berita Associated Press, seorang pejabat Sudan yang menolak disebutkan namanya mengakui pertemuan antara diplomat dari kedua negara sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir dengan bantuan mediasi Mesir, Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat, kata dia Selasa (18/8).
"Tinggal menunggu waktu saja. Kami sedang merampungkan semuanya,” kata dia. "Emirat (UAE) mendukung kami dan membantu meredakan suara kritis di dalam pemerintahan yang mengkhawatirkan protes penduduk Sudan.”
rzn/hp (rtr,ap,afp)