ASEAN Minta Sanksi Terhadap Myanmar Dicabut
3 April 2012
Pimpinan 10 anggota ASEAN bertemu di ibukota Kamboja dua hari setelah pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi meraih kursi pertamanya di parlemen. Pengamat pemilu dari Kamboja, negara yang memegang jabatan sebagai ketua ASEAN saat ini, menyatakan pemilu Minggu (01/04) berjalan bebas dan adil, serta mendesak barat untuk mencabut sanksi ekonomi terhadap Myanmar.
Perdana Menteri Thailand Yinluck Shinawatra Selasa (03/04) juga memberi selamat kepada Myanmar atas pelaksanaan pemilu yang memberikan hasil satu kursi bagi tokoh pro demokrasi Suu Kyi. Kepada jurnalis di sela-sela pertemuan puncak ASEAN di Kamboja, Yinluck mengatakan lebih lanjut, "Pemilu berjalan amat bersih dan damai, saya pikir ini hal bagus bagi ASEAN."
PM Thailand itu mengatakan, negaranya mendukung reformasi demokratis di Myanmar, dimana junta militer bersedia membagi kekuasaannya sekitar dua tahun lalu dan mengijinkan pihak oposisi berpartisipasi dalam politik.
Pimpinan Myanmar Terima Pujian
Pemimpin Myanmar mengatakan pemilu yang dimenangkan oleh ikon demokrasi Aung San Suu Kyi dan partainya NLD sukses. Itu adalah pernyataan pertama di tingkat tertinggi untuk pemilu yang diberikan oleh pemerintah Myanmar.
Saat ditanya oleh kantor berita AP apakah pemilu akhir pekan lalu dianggapnya bebas dan adil, Presiden Thein Sein menjawab lewat penerjemahnya, "Pemilu berlangsung sukses." Thein Sein berbicara di sela-sela pertemuan puncak ASEAN di Phnom Penh Kamboja. Pimpinan Myanmar tersebut amat jarang memberikan keterangan kepada pers. Ia dan pimpinan Myanmar lain tampaknya gembira bahwa mitra-mitra ASEAN melontarkan pujian untuk reformasi demokrasi yang berlangsung di Myanmar.
Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan Senin (02/04) mengatakan pemilu itu diharapkan dapat menjadi kontribusi reintegrasi Myanmar ke dalam komunitas global.” Lebih lanjut dikatakan Surin, “Ini hanya langkah pertama untuk suatu perjalanan panjang.“
Pencabutan Sanksi Sebagai Kontribusi Politik dan Ekonomi
Pimpinan ASEAN menyerukan pencabutan semua sanksi bagi Myanmar, demikian dikatakan pakar pada kementerian luar negeri Kamboja, Kao Kim Hourn kepada wartawan di Pnom Penh. Ditambahkannya, "Pencabutan sanksi dapat menjadi kontribusi positif bagi proses demokrasi dan terutama perkembangan ekonomi Myanmar.“
Sebelumnya pemerintah barat bahkan negara-negara anggota ASEAN pun mengritik tingginya tingkat pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.
Dalam pertemuan puncak ASEAN November 2011, Myanmar dijanjikan bila berhasil melakukan reformasi akan menjadi ketua bergilir ASEAN tahun 2014. Selain itu Myanmar juga mengharap dapat menarik lebih banyak investor dengan prospek dicabutnya sanksi terhadap negara tersebut.
Dyan Kostermans/afp/ap
Editor: Renata Permadi