Biro Sertifikasi FSC Dituduh Greenwashing Furnitur Belarus

Aktivis yang menandatangani sebuah surat terbuka menyerukan dilakukannya penyelidikan independen terhadap furnitur yang diproduksi di penjara-penjara Belarus dan diekspor ke Uni Eropa (UE). Mereka mengklaim lembaga sertifikasi kayu berkelanjutan, yakni Forest Stewardship Council (FSC), menutup mata terhadap dugaan kerja paksa.

Awal tahun ini, aktivis hak asasi manusia, anggota Parlemen Eropa, dan mantan tahanan politik di Belarus menandatangani surat terbuka yang menyerukan FSC sebagai lembaga sertifikasi kehutanan terkemuka di dunia untuk menyelidiki mengapa furnitur yang dibuat di penjara Belarusia bisa menerima sertifikasi FSC.

Mereka menuduh FSC yang berbasis di Jerman menutup mata terhadap dugaan kerja paksa di Belarus yang dinilai menjadi mesin uang bagi pemimpin Belarus, Alexander Lukashenko.

Para penandatangan surat tersebut meminta klarifikasi atas mencantuman segel FSC di produk kayu yang diduga berasal dari lembaga-lembaga tahanan dan hutan nonproduksi.

Di situs webnya, FSC menyebut diri sebagai "yang paling terpercaya di dunia bagi kehutanan berkelanjutan" dan menampilkan diri sebagai organisasi yang beretika.

"Ketika Anda membeli produk berlabel FSC, Anda membantu hutan dan masyarakat yang bergantung pada produk tersebut," lanjutnya. "Semua pekerja diberikan pelatihan yang tepat, protokol keselamatan yang memadai, dan upah yang adil."

Polandia dan Jerman importir terbesar furnitur Belarus

Menurut kantor statistik Uni Eropa (Eurostat), UE mengimpor furnitur kayu dari Belarusia senilai lebih dari €103 juta antara Januari dan November 2023. Polandia, Jerman, dan Belanda adalah importir terbesar, diikuti oleh Rumania dan negara-negara Baltik.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Sebagian besar furnitur tampaknya telah menerima sertifikasi sebelum FSC menarik diri dari Belarus. Namun para penandatangan surat tersebut menuduh FSC tidak secara memadai menyelidiki kondisi produksi furnitur tersebut.

"Meskipun telah meninggalkan Belarus pada Maret 2022 (…), FSC gagal mengakui atau mengatasi kegagalan sebelumnya di negara tersebut dan oleh karena itu tidak ada yang dapat mencegah hal tersebut terjadi di tempat lain," tulis surat tersebut.

Sertifikasi furnitur di tengah dugaan penindasan massal

Pada bulan November 2022, Earthsight yakni sebuah LSM Inggris, menerbitkan laporan yang mengklaim FSC terus mengeluarkan sertifikat keberlanjutan bahkan setelah pemilihan presiden yang dinilai penuh kecurangan pada Agustus 2020. Sertifikasi juga terus diberikan meskipun terjadi penindasan massal terhadap perbedaan pendapat, peningkatan jumlah tahanan politik, dan penyiksaan yang terdokumentasi, menurut Earthsight.

Menanggapi pertanyaan DW, FSC mengatakan kondisi kerja yang sesuai adalah salah satu prinsip sertifikasi. FSC menambahkan bahwa mereka "sangat prihatin dengan pelanggaran hak asasi manusia di Belarus akibat kekerasan dan penindasan sejak tahun 2020." 

Namun para kritikus menyatakan bahwa FSC baru mengubah kebijakannya pada Maret 2022. Invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari tahun itu mempersulit pelaksanaan audit di Belarus. FSC mengatakan pihaknya telah membatalkan semua sertifikasi furnitur yang diproduksi di lembaga pemasyarakatan Belarusia pada tahun 2021 di tengah kekhawatiran adanya pelanggaran hak asasi manusia dan risiko keselamatan bagi auditor.

Di saat yang sama, FSC juga mengatakan bahwa selama pemeriksaan tahunan mereka di penjara, mereka tidak menemukan adanya pelanggaran, dan bahwa kerja paksa bukanlah masalah yang terjadi di keseluruhan penjara di Belarusia dan oleh karena itu penjara lain dapat mengajukan permohonan sertifikasi FSC.

Ekspor furnitur dituding mendukung rezim

Pavel Sapelka, pengacara di Pusat Hak Asasi Manusia Viasna yang berkantor pusat di Minsk, menyesalkan FSC tidak menghubungi aktivis Belarus untuk mencari tahu tentang situasi hak asasi manusia di penjara di negara itu.

Sapelka mengatakan bahwa undang-undang yang berlaku telah mengizinkan terjadinya kerja paksa di penjara Belarus. Menurutnya, selain penyandang disabilitas dan mereka yang berada dalam usia pensiun, siapa pun yang dijatuhi hukuman penjara wajib bekerja. 

"Jika seorang narapidana menolak, dia akan dimasukkan ke dalam sel hukuman terlebih dahulu, kemudian dia dapat didakwa melakukan ketidaktaatan dan dihukum dengan tambahan dua tahun penjara,” ujarnya.

Seorang mantan tahanan yang tidak ingin disebutkan namanya membenarkan hal ini. "Ketika Anda masuk penjara, Anda tidak ditanya apakah ingin bekerja atau tidak, Anda hanya harus bekerja. Otoritas penjara memutuskan tempat kerja Anda dan berapa bayarannya," katanya.

Dia mengatakan para tahanan biasanya menerima antara 10 dan 15 rubel (setara dengan Rp85 ribu) per bulan, dan menjelaskan bahwa mereka harus meminta keluarga untuk mengirimkan pakaian kerja, seperti sarung tangan untuk kerja pertukangan.

Sapelka mengatakan kondisi seperti ini dapat digambarkan sebagai kerja paksa, atau bahkan semua tahanan, termasuk tahanan politik, terkena dampaknya.

Thomas Waitz, anggota Parlemen Eropa asal Austria dan salah satu ketua partai Hijau Eropa, juga menandatangani surat tersebut kepada FSC. Dia mengatakan furnitur tetap menjadi kategori ekspor terbesar Belarusia yang tidak terkena sanksi oleh UE.

"Ekspor ini mendukung rezim yang terlibat dalam perang dan berakar pada represi politik," menurut Waitz. (ae/hp)