Birokrasi Hambat Modernisasi Bundeswehr

Menteri Pertahanan Christine Lambrecht, pada akhir April silam mengeluhkan minimnya kesiapan tempur militer Jerman. "Di atas kertas, kita punya 350 kendaraan tempur infanteri tipe Puma, padahal yang siap operasi hanya 150 unit saja,” kata dia di parlemen, Bundestag.

"Situasi serupa juga dialami Angkatan Udara", imbuhnya. Dari sebanyak 51 helikopter tempur Tiger yang saat ini dimiliki Jerman, hanya sembilan unit yang siap beroperasi. 

Pemerintah Jerman kini membentuk dana khusus sebesar 100 miliar Euro yang dibiayai utang untuk memodernisasi alat utama sistem pertahanan atau alutsista milik Bundeswehr. Tapi ketika dana banyak tersedia, rumitnya birokrasi pertahanan Jerman berpotensi memperlambat kebijakan pemerintah.

Saat ini, badan federal yang bertugas menangani belanja perlengkapan dan alutsista Bundeswehr, BAAINBw, ramai disorot sebagai hambatan terbesar. Dengan 11.000 pegawai di 116 cabang di seluruh Jerman, tugas terbesar lembaga ini antara lain adalah menguji barang sebelum membeli.

Jerat raksasa birokrasi pertahanan

BAAINBw sejak lama didesak untuk direformasi. Namun inisatif yang dicanangkan beberapa menteri pertahanan sejauh ini gagal mendapat dukungan. Kritik terbesar terhadap lembaga ini adalah kerumitan birokrasi yang justru memperlambat proses pengadaan alutsista.

Pekan lalu, utusan pemerintah untuk Bundeswehr, Eva Högl, mengatakan betapa pasukan lintas udara sudah menunggu selama 10 tahun untuk mendapat helm baru. "Masalahnya adalah, helm buatan Amerika Serikat itu ingin diuji lagi secara menyeluruh, untuk memastikan apakah ia cocok untuk kepala orang Jerman dan benar-benar bisa melindungi sesuai standar Jerman,” keluhnya. 

Dalam kesempatan lain, dia mengisahkan betapa batalyon lapis baja Jerman masih menggunakan sistem komunikasi dari 30 tahun lalu dan sebabnya kesulitan berkoordinasi dengan militer NATO lain saat latihan bersama.

Sejak 2015, Bundeswehr juga masih mencari senapan serbu baru untuk menggantikan HK G36. Saat ini, pengadaan terganjal proses hukum setelah produsen senjata Jerman, C.G.Haenel, menggugat BAAINBw soal keputusan tender.

"Selambatnya, keputusan akan ada musim gugur ini. Dan hal ini, untuk sebuah produk sederhana seperti senapan serbu, memakan waktu yang terlalu lama,” tulis Frank Sauer, dosen di Universitas Bundeswehr di München, dalam jawabannya kepada DW.

Namun begitu, dia menolak menyalahkan BAAINBw sebagai "satu-satunya kambing hitam,” karena juga dibatasi prosedur. 

Doktrin damai di masa perang

Lembaga belanja alutsista itu misalnya harus mematuhi regulasi Uni Eropa dalam menyusun atau memutuskan tender. "Banyak masalah berasal dari luar, karena lembaga ini hanya melakukan apa yang diwajibkan,” timpal Christian Mölling dari lembaga Masyarakat Jerman untuk Kebijakan Luar Negeri, DGAP.

"Jika kerangka hukum dan politik dipermudah, prosedur pengadaan persenjataan buat Bundeswehr juga bisa dipercepat", imbuhnya, sembari menyaratkan komitmen politik yang kuat.

"Pengalaman pegawai BAAINBw menunjukkan, jika ada kekeliruan, mereka tidak mendapat dukungan dari politik. Jika ada masalah, mereka bisa mendarat di pengadilan dan tidak seorangpun mau membantu,” kata Mölling lagi.

Skandal alutsista Bundeswehr juga punya akar panjang dalam sejarah di Jerman. Pasca Perang Dingin, pemerintah memaksa militer mengetatkan anggaran dan memangkas belanja pertahanan. Buntutnya, sistem alutsista yang eksis perlahan menua dan lalu ditelantarkan. 

"Kami di Jerman secara umum mengembangkan sistem yang nyaman untuk masa damai dan dalam prosesnya, banyak membangun hambatan birokrasi. Dampaknya baru kita rasakan sekarang,” tutur Frank Sauer dari Universitas Bundeswehr.

rzn/as