Balada Lem Aibon Ungkap Kejanggalan pada RAPBD DKI Jakarta

Kesalahan ketik berbiaya selangit. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdalih, kejanggalan pada Rancangan APBD 2020 yang dibeberkan anggota DPRD dari Partai Solidaritas Indonesia, William Aditya Sarana, terjadi karena kekeliruan dalam penulisan angka. Kepada media-media di tanah air Sekretaris Dinas Pendidikan Susi Nurhati berjanji akan memeriksa semua komponen anggaran.

Namun William menolak mempercayai alasan tersebut. Dalam kicauan di Twitter, dia mengajukan empat tuntutan, antara lain transparansi penyusunan APBD dan keterbukaan data serapan anggaran, serta meminta Pemprov DKI membuka riwayat proposal hibah di era Gubernur Anies Baswedan.

"Sampai sekarang yang level komponen (anggaran) belum dibuka oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI," tuturnya dala siaran pers PSI yang diterima DW.

Baca juga:Pin Emas DPRD DKI Ditolak Berbagai Pihak 

Kejanggalan tersebut terungkap ketika William menemukan anggaran pembelian lem aibon senilai Rp. 82,8 miliar. Menurut APBD, pagu anggaran tersebut diusulkan Dinas Pendidikan Jakarta Barat untuk 37.500 murid sekolah dasar selama 12 bulan. Jika dihitung, harga satuan lem itu berkisar Rp. 184.000.

Padahal menurut temuan PSI, harga satu kilogram lem aibon di pasar cuma berkisar antara Rp. 60-80 ribu. Anggaran siluman lain yang diyakini terungkap adalah pembelian pulpen seharga Rp. 105.000 per buah dengan total anggaran hampir Rp. 124 miliar.

Ironisnya usai menjadi bahan gunjingan di media sosial, RAPBD DKI 2020 tidak bisa lagi diakses netizen. Di situs https://apbd.jakarta.go.id/ Pemprov kini hanya menampilkan struktur anggaran selama empat tahun terakhir.

Tak heran jika balada lem aibon di DKI Jakarta ditanggapi oleh netizen secara jenaka. Seorang pengguna, Handoko Tjung, misalnya menghitung lem aibon dalam jumlah itu bisa digunakan untuk menutupi seluruh perukaan Monumen Nasional (Monas) dengan lem sebanyak 95 kali.

Baca juga:Kisah Tragis Instalasi Seni Bambu Setengah Miliar di Bundaran HI 

Pekan lalu Gubernur Anies Baswedan sudah memerintahkan anak buahnya menyisir ulang rancangan APBD yang akan diajukan. Namun tidak jelas kenapa kesalahan ketik masih terjadi. Pemprov Jakarta masih memiliki waktu hingga 30 November untuk menuntaskan penyusunan APBD.

Apabila gagal menepati tenggat waktu, UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah mengancam dengan pembekuan anggaran selama enam bulan. Kepada Detik.com, Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik berjanji akan menuntaskan pembahasan APBD tepat pada waktunya.

"Ini bukan uang Gubernur Anies Baswedan," tukas William, "tapi uang rakyat."

"Masak sih rakyat tidak boleh mengetahui untuk apa uangnya digunakan? imbuhnya.

rzn/ml (dari berbagai sumber)