Basuki Tjahaja Purnama Dipastikan Jabat Posisi di BUMN
13 November 2019
"Bagi saya, kalau ada kesempatan bantu negara, pasti siap dan bersedia," kata Ahok, Rabu (13/11). Ahok mengaku belum mendapat informasi soal pos yang akan diisinya. Namun dia sudah diajak bicara soal integritas.
"Hanya bicara secara global aja, tentang perlunya BUMN diisi orang-orang yang profesional dan punya integritas," ujarnya.
Sebelumnya, Ahok pagi tadi mendatangi kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat. Ahok bertemu langsung dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
Menurut Ahok, ia diminta untuk memimpin salah satu BUMN. Namun, ia belum mengetahui pasti jabatan apa yang ditawarkan.
"Belum jelas ya. Tadi dari bicara PTPN (PT Perkebunan Nusantara) sampai soal Sarinah juga dibicarakan," kata Ahok.
"Saya cuma diajak untuk masuk ke dalam salah satu BUMN. Saya kalau buat negara untuk bangsa ya saya mesti bersedia. Saya nggak tahu (dapat posisi apa), saya apa saja juga juga boleh yang penting bantu negara," tegas Ahok.
Rekomendasi baik
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut alasan Ahok akan ditunjuk karena kinerjanya yang bagus.
"Ya kan dia kerjanya bagus kerjanya boleh. Ya kita lihat saja ya," kata Luhut di Sentul, Bogor, Rabu. Meski begitu, Luhut belum membocorkan di BUMN mana Ahok akan memimpin. Dia mengaku belum tahu mengenai posisi strategis Ahok nantinya.
Sementara Komisi VI DPR RI juga menyambut baik rencana ini. Komisi VI yang juga membawahi bidang BUMN, menyarankan agar Ahok ditempatkan di BUMN yang kinerjanya belum memuaskan.
"Baik saja, karena skill Pak Ahok cukup baik untuk peningkatan kinerja BUMN," ujar Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung. Martin menyebut salah satu BUMN yang kinerjanya kurang memuaskan adalah PT Garuda Indonesia. Dia menilai kinerja PT Garuda perlu ditingkatkan secara signifikan.
"Terutama untuk BUMN yang 'flag carrier' tapi kinerjanya masih belum memuaskan, seperti Garuda, misalnya. (Garuda) itu contoh BUMN yang 'flag carrier', tapi kinerjanya masih harus diperbaiki secara signifikan," jelasnya.
Kejelasan peraturan terkait kader partai
PDIP juga menyambut positif rencana ini. Partai PDIP pun meminta Erick memastikan tidak ada aturan yang melarang kader partai memimpin BUMN.
"Nah problemnya adalah apakah boleh ada kader partai masuk atau tidak, memimpin atau tidak. Pokoknya yang penting harus jelas, kalau kader partai tidak boleh menduduki jabatan seperti itu harus jelas, tidak boleh," kata Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu.
Komarudin menilai Ahok pantas memimpin BUMN. Dia pun berpendapat kinerja kader PDIP itu sudah terbukti saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. (ae/vlz)
Baca selengkapnya di: Detik News
Diajak Masuk BUMN, Ahok: Saya Siap Bantu Negara