Bebas Visa Kunjungi UE bagi Sejumlah Warga Balkan Barat

Olli Rehn menilainya sebagai langkah besar menuju integrasi Eropa. Yakni keputusan Dewan Menteri Eropa akhir November lalu mencabut kewajiban visa bagi Serbia, Montenegro dan Makedonia. Mulai 19 Desember ini, warga negara-negara tersebut boleh mengunjungi negara anggota Uni Eropa tanpa visa. Sekilas ini pertanda positif bagi negara-negara di kawasan itu. Tapi tersimpan potensi konflik. Karena kebebasan wajib visa ini tidak berlaku bagi Albania, Kosovo dan Bosnia-Herzegovina, sebab ketiga negara itu tidak berhasil memenuhi persyaratan pemberian paspor dengan data biometri. Hal ini suatu kesalahan, demikian pendapat Tanja Fajon, jurnalis pada Parlemen Eropa

"Mungkin ketika itu, keputusan yang diambil memang benar secara teknis dan fungsional, tapi memiliki dampak negatif bagi kawasan tersebut. Karena di Bosnia-Herzegovina sejumlah kelompok masyarakat dapat bepergian tanpa visa, sedangkan warga muslim Bosnia tertutup dari peluang kebebasan bepergian ini. Kami mengisolir mereka dan dengan demikian membuat pemilahan baru di Balkan Barat."

Warga Bosnia Serbia dan Bosnia Kroasia yang memiliki dua paspor dapat bepergian ke Uni Eropa tanpa visa, tapi tidak bagi warga muslim Bosnia. Mereka tidak memiliki tanah air kedua. Dengan peraturan baru tersebut berdasarkan kelompok etnis tercipta dua kelas masyarakat di Eropa Tenggara, demikian protes banyak politisi termasuk diantaranya mantan wakil masyarakat internasional untuk Bosnia-Herzegovina, Christian Schwarz Schilling. Uni Eropa menetapkan dua patokan ukuran.

Tuduhan ini dibantah Zoltán Martinus dari Dewan Menteri Eropa. Albania dan Bosnia-Herzegovina tidak berhasil memenuhi syarat yang ditetapkan, yang antara lain termasuk jaminan paspor yang tidak dapat dipalsukan dan pengawasan perbatasan yang berfungsi

"Tampaknya tidak mungkin bagi Bosnia-Herzegovina memenuhi persyaratan liberalisasi visa. Dan itu ditetapkan oleh Komisi Eropa, jadi dari sebuah institusi non politis. Hal itu juga bukan keputusan politis melainkan sebuah keputusan yang berdasarkan fakta."

Justru dalam hal itu banyak pengamat yang ragu. Terutama di Kosovo dan Bosnia-Herzegovina semakin muncul ketidakpuasan terhadap Uni Eropa dan keraguan akan kapabilitas politik perluasan Uni Eropa. Demikian dikatakan Agron Bajrami, pimpinan redaksi harian Kosovo Koha Ditore

"Kami mendukung Uni Eropa. Tapi apa yang dilakukan Uni Eropa? Seberapa jauh Uni Eropa bersedia secara serius memikirkan Balkan Barat sebagai bagian Eropa? Tepat seperti halnya Uni Eropa memerlukan kabar perkembangan yang baik dari kawasan kami, kami juga memerlukan kabar baik dari Uni Eropa. Dan masih banyak lagi.“

Kekecewaan di Kosovo atau di Bosnia-Herzegovina membahayakan. Kedua negara memiliki peran menentukan bagi stabilitas dan masa depan yang damai kawasan tersebut, yang merupakan bagian utama politik Uni Eropa di Balkan Barat. Strateginya berbunyi "hadiah dan hukuman". Hadiah yang dimaksud adalah iming-iming keanggotaan Uni Eropa atau setidaknya perundingan keanggotaan. Sedangkan hukumannya adalah persyaratan awal, berupa terpenuhinya persyaratan reformasi dan demokratisasi. Bagi Zoltán Martinusz dari Dewan Menteri Eropa ketetapan visa yang baru merupakan contoh bahwa strategi itu berfungsi

„Sudut pandangnya secara umum adalah Bosnia-Herzegovina dan Albania dapat memperoleh liberalisasi visa tahun depan. Kami masih belum yakin akan hal itu. Tapi mereka menunjukkan kemajuan, sebagai hasil persyaratan Uni Eropa. Oleh sebab itu saya pikir persyaratan seperti itu bagus."

Sebaliknya para kritisi menganggap strategi Uni Eropa ini membahayakan perkembangan alami kawasan tersebut. Salah satu kritisi adalah Srecko Latal dari International Crisis Group di Bosnia-Herzegovina. Latal menyerukan kepada Uni Eropa agar mengurangi taktik politiknya dan lebih bertindak secara praktis

"Kebanyakan pimpinan lokal lebih suka mempertahankan status quo politiknya. Namun kubu ekonomi dan sosial di negara yang bersangkutan semakin buruk. Dalam situasi semacam ini, semua mata mereka kini tertuju pada masyarakat internasional dan meminta agar dilakukan tindakan. Yang paling berbahaya bagi Bosnia-Herzegovina dan sisa kawasan lainnya adalah tidak melakukan apapun."

Anna Corves/Dyan Kostermans
Editor: Hendra Pasuhuk