Benghazi Deklarasikan Kawasan Semi Otonomi

Para tokoh politik, milisi dan tetua suku di kawasan timur Libya, mendeklarasikan pembentukan dewan administrasi semi otonomi Cyrenica, di provinsi yang terkenal kaya minyak itu Selasa (6/3). Sekitar 3.000 orang menghadiri upacaranya di Benghazi, kubu para pemberontak pada saat perlawanan menentang rezim Muammar al Gaddafi pada tahun lalu.

Kawasan semi otonomi yang dideklarasikan sepihak itu, membentang dari kota pantai Sirte hingga ke perbatasan Mesir. Ahmed al Zubair diangkat sebagai ketua dewan administrasi Cyrenica yang baru dibentuk di Benghazi. Ia merupakan tahanan politik yang paling lama meringkuk di penjara pada zaman kekuasaan Gaddafi. Dewan Cyrenica mengimbau agar Libya menerapkan kembali sistem federalisme, karena sistem itu yang mereka pilih.

Haluan konfrontasi dengan Tripoli

Deklarasi dewan semi otonomi itu memang secara resmi tidak memiliki kekuatan. Tapi dalam politik internal Libya yang masih goyah, deklarasinya mengisyaratkan haluan konfrontasi dengan pemerintahan sementara di Tripoli. 

Pemerintahan "Dewan Transisi Nasional" di ibukota Tripoli juga berulangkali menegaskan tidak akan menerapkan kembali sistem federalisme di Libya yang dihapus tahun 1963. Tripoli juga menyatakan menentang deklarasi kawasan semi otonomi semacam itu. Diperingatkan, sebagai akibatnya persatuan Libya akan pecah.

Dewan regional di kawasan Cyrenica menegaskan, mereka tetap mengakui kewenangan pemerintah transisi pada tatanan internasional. Akan tetapi, di kawasannya sendiri, mereka yang menentukan nasib sendiri dan melindungi kawasan. Di zaman kekuasaan Gaddafi, nasib warga di kawasan kaya minyak itu selama beberapa dekade diabaikan.

Hindari pertumpahan darah baru

Dewan transisi nasional Libya hari Senin (5/3) telah menetapkan komposisi baru jajaran pimpinan di negara itu. Mustafa Abdel Jalil dikukuhkan pada jabatannya sebagai presiden transisi. Abdel Jalil yang menjabat cukup lama sebagai menteri kehakiman di zaman Gaddafi, dan berbalik menentangnya, merupakan simbol bagi perlawanan terhadap rezim Gaddafi.

Kepala pemerintahan transisi, Abdel Rahim al Kib mengimbau rakyat Libya, agar menghindari pertumpahan darah baru. Rakyat Libya hendaknya menjaga negara dari kelompok revolusi bohong-bohongan, serta mencegah Libya terjerumus dalam kekacauan.

Organisasi hak asasi manusia belakangan ini memperingatkan aksi milisi bersenjata yang lepas kendali, yang dapat menjadi ancaman besar bagi awal baru di Libya.

Agus Setiawan (afp,dpa, rtr, dapd)

Editor : Vidi Legowo