210509 Biden Kosovo

Berbeda dengan di Serbia, masyarakat Kosovo hari Kamis (21/05) menyambut hangat kedatangan Wakil Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Anak-anak sekolah memenuhi jalan, mengibar-ngibarkan bendera-bendera kertas Amerika Serikat dan Kosovo. Suara tepuk tangan masyarakat mengisi ruang jalan-jalan pusat kota Pristina yang baru dilabur bersih.

Februari 2008, bekas propinsi Serbia yang mayoritas penduduknya orang Albania menyatakan kemerdekaannya, dengan dukungan Amerika Serikat. Tanpa bantuan negara adidaya itu, cita-cita merdeka tak akan tercapai. Lawannya terlalu kuat, bukan saja Serbia, melainkan Russia. Karenanya bukan hal aneh, bila sambutan bagi Wakil Presiden Joe Biden begitu ceria. Apalagi, Amerika menjanjikan kelanjutan dukungannya untuk masa depan: "Untuk Amerika Serikat jelas sekali. Kemerdekaan Kosovo tak bisa diputar balik. Itu tak akan berubah. Selain itu, keutuhan dan kesatuan Kosovo merupakan prasyaratnya.“

Pemecahan Kosovo menjadi beberapa wilayah merupakan ancaman yang mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi negara itu. Di perbatasan Utara, Serbia masih merasa berhak atas wilayah Kosovo yang sebagian masyarakatnya asal Serbia. Selentingan tentang menjadikan daerah utara sebagai wilayah Serbia, kerap terdengar. Pemerintah Serbia juga tak segan mengakui bahwa masih memandang Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya. Bahkan pemerintah Serbia mendukung sebuah otoritas khusus yang memerintah di utara Kosovo, yang dalam otonominya hampir tak mau bekerjasama dengan pemerintah pusat di Pristina. Upaya otonomi ini menyebabkan minimnya keterwakilan kaum minoritas Serbia-Kosovo dalam parlemen di Pristina. Akibatnya, konflik bisa dengan cepat meruncing. Pertikaian berdarah sudah berulang kali terjadi.

Janji Biden, bahwa Kosovo merupakan negara baru bagi semua pihak, disambut puas oleh Presiden Kosovo, Dr Fatmir Sejdiu : "Kami menerima dukungan anda untuk kemerdekaan, untuk perdamaian, untuk stabilitas Kosovo. Tanah ini tidak akan dipecah belah, sesuai dengan yang tertera dalam konstitusi.“

Guna menjamin perdamaian di negara berpenduduk dua juta orang itu, Kosovo masih harus mereformasi pemerintahan, menggalakan ekonomi dan membasmi kriminalitas yang terus meruak. Seperti ungkap Perdana Menteri Hashim Thachi: "Kami akan melawan korupsi dan kejahatan. Kami akan membangun pemerintahan yang bersih dan berfungsi. Kami ingin menjadi anggota NATO dan Uni Eropa."

Sampai kini, Serbia masih mengharapkan dukungan Rusia agar pengakuan kemerdekaan Kosovo bisa dihentikan. Ketika Biden berada di Serbia sebelumnya, minoritas Serbia di Kosovo utara berdemonstrasi. Pesan Biden kepada pemerintah Serbia di Beograd cukup jelas, apabila Serbia berhasil meredam ketegangan politik di kawasan Balkan, Amerika Serikat juga akan mendukung negara itu. Namun dari Serbia, tak ada jawaban tegas.

Andreas Meyer-Feist / Edith Koesoemawiria

Editor : Hendra Pasuhuk