Cameron: Indonesia Model bagi Negara Muslim

Penolakan Indonesia terhadap sistem otoriter dan ekstrimisme Islam adalah contoh positif juga bagi negara-negara yang terkena dampak rangkaian pemberontakan Musim Semi Arab. "Apa yang ditunjukkan Indonesia adalah bahwa di negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, adalah mungkin untuk menolak ancaman ekstrimis dan membuktikan bahwa demokrasi dan islam dapat berkembang secara berdampingan," kata Cameron.

"Itu sebabnya, apa yang Anda lakukan di sini begitu petning, karena memberi semangat bagi semua pihak di seluruh dunia yang berusaha dalam perjuangan serupa," tambah Cameron dalam kuliah di Universitas Al Azhar di Jakarta.

Ia berbicara di akhir kunjungan dua harinya di Indonesia yang bertujuan mendorong hubungan dagang kedua negara. Ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang terbesar di Asia Tenggara.

Paling stabil

Sejak tahun 2000 Indonesia juga bergulat dengan kelompok-kelompok kecil militan Islam yang mengancam untuk mendestabilisasi negara. Sejumlah anggota kelompok militan Jemaah Islamiah divonis atas serangan bom di Bali tahun 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang. meski dmeikian, Inggris menganggap Indonesia sebagai "salah satu degara demokrasi yang paling stabil dan terbuka di Asia".

Cameron juga menyinggung perkembangan politik di Mesir. Ia mengatakan, semua negara harus melanjutkan kerjasama dengan Mesir, dimana partai islam Ikhwanul Muslimin memenangkan pemilu parlemen November lalu. "Pilihan rakyat Mesir harus dihormati dan kita harus siap bekerja dengan pemerintah yang dipilih rakyat Mesir," kata Cameron.

Ia juga mengatakan "pada saat yang sama, kita akan menuntut" agar Ikhwanul Muslimin menjaga komitmennya untuk menjamin penegakan hukum bagi semua warga dan membela hak kelompok minoritas.

Dari Jakarta, PM Inggris dijadwalkan meneruskan lawatan Asianya ke Malaysia, Singapura dan Myanmar. Di Myanmar ia diperkirakan menjadi pemimpin negara barat pertama yang berjumpa dengan Aung San Suu Kyi sejak ikon demokrasi itu terpilih sebagai anggota parlemen bulan ini. Ia mengindikasikan akan mendorong agar sanksi bagi Myanmar segera diperlonggar.

Renata Permadi/ dpa,rtr