Debat di PBB Soal Hukuman Mati Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Debat muncul tentang pendekatan hukum berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Kubu yang satu menekankan fokus pada upaya pelayanan kesehatan dan hak asasi manusia, kubu yang lain bersikeras memandang pelanggaran narkoba sebagai tindakan kriminal berat yang perlu diberi sanksi terberat hukuman mati.

Pada akhirnya, dokumen hasil sidang tiga hari PBB ini tidak memuat kritik terhadap pelaksanaan hukuman mati, dan hanya menyebutkan bahwa negara-negara anggota diharapkan menetapkan sanksi hukum secara "proporsional berdasarkan kejahatan yang dilakukan".

"Hukuman yang tidak proporsional ... akan membuat lingkaran setan marjinalisasi dan kejahatan lebih lanjut," kata Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto dalam sidang khusus PBB yang dilaksanakan di kantor pusat New York hari Selasa (19/04). Dia sekaligus menyerukan dekriminalisasi ganja untuk keperluan medis dan ilmiah, serta pendekatan dengan perspektif hak asasi manusia.

Presiden Meksiko selanjutnya mengatakan, tanggapan masyarakat internasional terhadap isu narkoba " tidak memadai". Negaranya membayar "harga yang tinggi" atas kegagalan kebijakan global dalam pelanggaran narkoba, tandasnya.

Direktur Organisasi Kesehatan Dunia WHO Margaret Chan menyatakan: "Kebijakan yang hanya focus pada penerapan sistem hukum kriminal perlu diperluas. Terutama dengan memperkenalkan pendekatan kesehatan publik". Pidato Margaret Chan mendapat sambutan luas dan tepukan hadirin.

Setidaknya 685 orang di seluruh dunia dieksekusi karema pelanggaran yang berhubungan dengan narkoba tahun 2015, kata Chiara Sangiorgio dari Amnesty International. Kelompok hak asasi itu menyebutkan, sedikitnya 30 negara memiliki undang-undang yang menghukum pelanggaran terkait narkoba dengan hukuman mati.

Indonesia, yang tahun lalu mengeksekusi mati 14 orang terpidana narkoba membela kebijakannya dan menyatakan, hukuman mati tidak dilarang di bawah hukum internasional. Posisi delegasi Indonesia didukung antara lain oleh Singapura, Arab Saudi, Cina, iran dan Pakistan

Cina, yang bersama dengan negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran melakukan banyak eksekusi karena pelanggaran narkoba, mengisyaratkan fleksibilitas pada penerapannya. Tapi Cina menentang keras legaliasasi obat-obat terlarang.

"Setiap bentuk legalisasi narkotika harus ditentang dengan tegas," kata Menteri Keamanan Publik Guo Shengkun di hadapan peserta konferensi.

Sebelum pertemuan tiga hari itu, kandidat presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton dan Bernie Sanders, bintang rock Sting dan ratusan orang lain mengirim imbauan terbuka kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon, yang isinya antgara lain memyebutkan bahwa perang terhadap penyalahgunaan narkoba telah gagal.

Selama puluhan tahun pemerintahan memusatkan sumber daya untuk menindas konsumsi narkoba, sehingga jutaan orang masuk penjara, yang sebagian besarnya adalah kaum miskin dan kelompok etnis minoritas. Sebagian besar terkena sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran non-kekerasan, demikian disebutkan.

Para penandatangan surat itu, termasuk mantan presiden Meksiko, Kolombia, Brazil, Swiss, aktor kondang Michael Douglas dan banyak pejabat pemerintah serta analis kebijakan obat bius menyerukan perubahan dalam kebijakan globala dari penekanan pada sisi kriminalisasi menjadi fokus pada isu kesehatan dan hak asasi manusia.

Sidang khusus tiga hari di kantor pusat PBB di New York dihadiri ratusan pejabat pemerintah, perwakilan organisasi non-pemerintah dan individu dari masyarakat sipil. Sesi khusus terakhir tentang topik ini dilaksanakan tahun 1998 berakhir dengan pencanangan target besar dan ambisius yang tidak pernah terpenuhi, yaitu menghapuskan penyalahgunaan narkoba hingga tahun 2008.

Menurut laporan WHO, sekitar 27 juta warga dunia menjadi korban narkoba, lebih 400.000 orang meninggal setiap tahun. Direktur WHO Margaret Chan menekankan, orang yang tergantung pada narkoba "bisa dibantu untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif".

Surat terbuka yang ditujukan kepada Sekjen PBB ban Ki Moon antara lain menyebutkan, "sebuah tanggapan global terhadap pelanggaran narkoba dibutuhkan, kebijakan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, kesehatan dan hak asasi manusia.

hp/ap (afp, ap)