Dewan HAM PBB Simpulkan Pelanggaran Cina

Dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang di Jenewa, Ketua delegasi Cina sekaligus Duta Besar Cina di Kantor PBB Jenewa, Li Baodong menyangkal berbagai tudingan pelanggaran Hak Asasi manusia yang dialamatkan kepada negerinya. Dikatakan Li Baodong, Cina justru telah melakukan pencapaian-pencapaian penting ihwal HAM.

Dubes Cina di Kantor PBB Jenewa, Li Baodong mengatakan, "Suatu babak baru tentang penghormatan HAM telah dibuka di Cina. Standar hidup rakyat telah mencapai dua lompatan historis. Dari miskin menjadi sederhana. Dari sederhana menjadi relatif sejahtera. Angka kemiskinan di pedesaan turun dari 250 juta jiwa hanya menjadi sekitar 40 juta jiwa sekarang ini. Dan itu berarti, Cina menjadi negara pertama yang memenuhi target Tujuan Pembangunan Milenium yang digariskan PBB."

Cina yang merupakan negara berpenduduk terbanyak dunia, dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia berdalih, mereka memiliki sistem pemerintahan, peradilan dan penanganan kejahatan yang unik, yang mesti dihormati oleh negara-negara lain.

Persidangan hari Senin itu (09/02) secara khusus membahas keadaan HAM di Cina, melalui mekanisme yang disebut Universal Periodic Review, Atau Pembahasan Berkala. Dengan mekanisme ini, setiap negara anggota memapar catatan keadaan HAM di negerinya dalam selang waktu empat tahun. Lalu negara-negara anggota lainnya mendapat kesempatan selama dua menit untuk menanggapi, bertanya, dan mengajukan rekomendasi mengenai apa yang mesti dilakukan negara itu untuk memperbaiki atau mencapai tingkat penegakan HAM yang semestinya.

Dalam tangggapan-tanggapan dua menitan itu, negara-negara yang juga memiliki catatan buruk dalam pelanggaran HAM, memberi pernyataan dukungan terhadap sikap Cina. Seperti Zimbabwe, Iran, Kuba, Srilanka, Birma, Sudan, dan Srilanka.

Sementara persoalan-persoalan yang dipertanyakan berbagai maju terutama penindasan terhadap hak-hak warga Tibet, suku minoritas Muslim Ughyur, aktivis HAM, pemberangusan kebebasan pers, hukuman mati, dan lain-lain.

Misalnya yang diungkapkan wakil Australia, Caroline Millar, "Kami prihatin dengan laporan-laporan bahwa pemerintah Cina terus saja menekan kegiatana-kegiatan keagamaan yang dianggap berada di luar system keagamaan yang dikontrol Negara. Kami juga sangat prihatin mengenai perburuan, pelecehan, penangkapan sewenang-wenang, penghukuman terhadap kelompok-kelompok keagamaan dan etnis minoritas termasuk warga Tibet."

Hal yang juga banyak disorot adalah keadaan di penjara-penjara Cina. Juga metoda penyiksaan yang dilakukan polisi atau petugas penjara terhadap para tahanan dan narapidana. Baik untuk memperoleh pengakuan, ataupun untuk tujuan lain. Sebagaimana dipertanyakan wakil Jerman Reinhard Schweppe

"Kami ingin mengajukan dua pertanyaan. Pertama apa upaya yang dilancarkan pemerintah CIna untuk secara efektif mengakhiri tindakan penyiksaan dan perlakuan buruk oleh aparat Cina terhadap para tahanan di penjara-penjara dan rumah-rumah tahanan? Kedua, bagaimana Cina menjamin agar pengakuan-pengakuan tersangka yang diperoleh melalui penyiksaan, tidak digunakan dalam proses dan prosedur peradilan terhadap yang bersangkutan, sementara petugas atau pejabat yang melakukan penyiksaan dan perlakuan buruk itu diadili, terlepas dari apapun jabatannya."

Menjawab berbagai tudingan itu, delegasi Cina balik menuding, negara-negara maju menggunakan isu Hak asasi manusia HAM sebagai propaganda politik untuk mengingkari berbagai pencapaian penting Cina. Dikatakan Ketua delegasi Cina Li Baodong, Cina siap untuk membahas masalah HAM di negerinya lebih jauh dalam berbagai forum lain. Namun harus diddasarkan pada kesetaraan dan sikap saling menghormati.(gg)