Dihantam Gelombang Ketiga, Situasi RS Jerman Mengkhawatirkan
16 April 2021
Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn pada hari Kamis (15/04) meminta pemerintah negara bagian untuk segera menerapkan pembatasan lebih lanjut sebelum kebijakan "rem darurat" diberlakukan.
"Kami tahu dari musim gugur lalu apa yang terjadi jika tidak bertindak cepat," kata Spahn saat konferensi pers mingguan, seraya menambahkan "vaksinasi dan pengujian saja tidak cukup untuk menghentikan gelombang ketiga."
Situasi terkini di Jerman
Robert Koch Institute (RKI) melaporkan pada hari Kamis (15/04) bahwa Jerman mencatat 29.426 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi, jumlah kasus harian terbesar sejak 8 Januari lalu.
Tingkat infeksi baru per 100.000 penduduk selama tujuh hari naik menjadi 160, sedangkan kasus kematian naik 293. "Yang jelas kita harus bertindak sekarang," kata Presiden RKI Lothar Wieler, menambahkan bahwa situasi saat ini lebih buruk dibanding gelombang kedua.
Wieler mengatakan situasi di unit perawatan intensif (ICU) memburuk, sebagian besar kasus COVID-19 melanda kelompok usia 15-49 tahun. Wieler mengungkapkan 90% kasus yang tercatat merupakan varian B117, varian virus corona yang pertama kali terdeteksi di Inggris.
Kemajuan vaksinasi di Jerman
Baru sekitar 17% dari total populasi Jerman telah mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama. Menkes Spahn bahkan memperbarui janjinya untuk memberikan vaksin kepada semua orang dewasa di Jerman pada musim panas ini.
"Vaksinasi akan memakan waktu hingga musim panas, bukan pada awal Juli melainkan di musim panas, pada kuarter ketiga," kata Spahn.
Bagaimana Jerman memberlakukan pembatasan COVID-19?
Di bawah sistem federal Jerman, setiap negara bagian sejatinya memiliki kekuasaan untuk menerapkan tindakan pembatasan yang diperlukan. Namun, anggota kabinet pada hari Selasa (13/04) sepakat menyetujui perubahan hukum, dengan memberikan pemerintah federal lebih banyak kewenangan untuk menegakkan peraturan dalam menangani pandemi corona secara nasional.
Dijuluki "rem darurat", keputusan itu secara hukum akan mewajibkan negara bagian mana pun yang memiliki jumlah kasus COVID-19 tinggi untuk menerapkan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah federal. Meski Kanselir Angela Merkel ingin mempercepat pemberlakuan "rem darurat", tenggat waktu pelaksanaannya masih belum jelas.
ha/gtp (dpa, AFP, Reuters)