Diskusi Komunis Dilarang, Nonton Film Diharuskan

Beberapa politisi menyerukan agar segala diskusi yang membahas isu komunisme dan peristiwa 1965 dilarang sepenuhnya, dengan alasan demi menghindari perselisihan di tengah masyarakat. Pernyataan ini dicetuskan menyusul pengepungan dan bentrokan yang terjadi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Senin pagi (18/09).

Anggota Komisi III dari Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi menyalahkan aktivis HAM yang dianggap tidak peka karena tetap menyelenggarakan kegiatan seni untuk memprotes keputusan aparat kepolisian yang melarang penyelenggaraan seminar bertema Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966 sehari sebelumnya.

"Justru ketika aktivis HAM tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu, sama dengan mendorong masyarakat agar terprovokasi untuk bertindak melakukan kekerasan," kata Taufiq seperti dikutip The Jakarta Post.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan beranggapan, aparat kepolisian seharusnya malah sejak awal melarang kegiatan tersebut demi menjaga ketertiban.

"Pertama menyangkut masalah komunisme itu sesuai dengan ketetapan MPR, bahwa diskusi itu tidak boleh, dilarang," kata Syarief "Melarang kegiatan atau acara apapun yang bertema komunis, bukan berarti pemerintah mencederai demokrasi. Penting untuk menghindari ketegangan yang dapat membuat tiap orang dalam bahaya."

Nonton Bareng Film 1965

Di tengah kontroversi boleh tidaknya melakukan diskusi terkait perisitwa 1965, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo justru menginstruksikan seluruh jajaran TNI untuk melakukan kegiatan menonton film karya sineas Arifin C Noer.  "Nobar" film yang populer di era Soeharto tersebut diputar kembali untuk memperingati peristiwa 30 September 1965.

Gatot berargumentasi instruksi "nobar" film PKI adalah upaya TNI meluruskan sejarah. "Kalau selama ini meluruskan sejarah, menceritakan sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini?" kata Panglima TNI tersebut. "Soal polemik, biarin sajalah. Tujuan kita tidak berpolemik kok. Tujuan saya hanya untuk mengingatkan pada generasi muda, prajurit-prajurit saya juga tidak tahu itu," katanya.

Bonar Tigor Naipospos, wakil ketua Setara Institute lewat rilis pers yang diterima DW Indonesia menyatakan ketidaksetujuannya atas pemutaran film yang dianggapnya sarat kepentingan tersebut.

" Kalaupun akan diputar kembali hendaknya diimbangi juga dengan film-film serupa yang mengangkat seputar peristiwa 1965 agar pemahaman sejarah generasi milineal utuh dan analitis.," kata Naipospos. Terkait "nobar" di kalangan TNI, wakil ketua Setara Institute itu melanjutkan,  "Menyaksikan film tanpa dilengkapi pandangan alternatif tidak akan mencerdaskan dan memberi pemahaman utuh kesejarahan Indonesia. Suatu hal yang akan merugikan TNI dalam menghadapi tantangan kompleks ke depan."

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan pentingnya menonton film sejarah, termasuk film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Hanya saja menurutnya, perlu ada film baru bertema sama agar mudah diterima generasi milenial.

"Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial,” kata Presiden Jokowi di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9), seperti dilansir dalam laman resmi Sekretariat Negara.

ts/hp (the jakarta post, reuters, setkab.go.id, merdeka.com)