Industri Sawit Tekan Eropa Longgarkan Standar Lingkungan

Industri Kelapa Sawit Indonesia berusaha menekan Uni Eropa agar membatalkan rencana memperketat standar lingkungan terhadap impor minyak sawit dan menghentikan kritik "negatif" terhadap komoditi andalan nasional tersebut. Hal ini diungkap dalam sebuah dokumen rahasia yang dipublikasikan kantor berita Agence France-Presse (AFP).

Dokumen yang dibubuhi tanda "tidak untuk publikasi" itu berisikan daftar tuntutan Indonesia kepada Uni Eropa menyusul perundingan kerjasama perdagangan baru senilai 35 milyar Dollar AS per tahun. Saat ini kedua pihak memasuki putaran akhir negosiasi yang turut membahas kerangka perdagangan, investasi dan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Raksasa Kelapa Sawit Indonesia menginginkan agar Uni Eropa menggunakan standar lingkungan yang sudah ditetapkan pemerintah di Jakarta. Namun Brussels yang meragukan kredibilitas regulasi tersebut menyusun standar yang lebih ketat April tahun lalu. AFP menulis, saat ini hanya segelintir perusahaan sawit kecil yang dianggap sudah memenuhi standar longgar Jakarta.  

Baca: Perkebunan Sawit Picu Kenaikan Suhu Tanah di Indonesia

Aktivis lingkungan mengeluhkan regulasi yang ditetapkan pemerintah Indonesia terlalu lemah dan "tidak banyak menjamin keberlanjutan lantaran mengizinkan pengalihan fungsi hutan hujan," untuk dibuat perkebunan, tulis organisasi konservasi World Wide Fund for Nature (WWF). "Jadi standar tersebut tidak memenuhi syarat keberlanjutan untuk masuk ke pasar Uni Eropa."

Sejauh ini industri sawit menuding aktivis lingkungan melakukan "kampanye hitam,"- istilah yang juga sering dipinjam Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pemerintah juga ingin agar Uni Eropa menanggung beban kerugian yang berpotensi muncul untuk membuat industri sawit Indonesia lebih ramah lingkungan.

Sejauh ini Komisi Eropa menolak berkomentar ihwal kebocoran dokumen tersebut. Namun lembaga eksekutif UE itu menegaskan perjanjian tidak akan disepakati jika mengorbankan standar lingkungan dan kesejahteraan buruh. Sementara soal tudingan 'kampanye hitam' Uni Eropa mengatakan tidak ada yang bisa "membatasi sebuah entitas di dalam Uni Eropa untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang sebuah produk di pasar."

rzn/hp (afp)