Ekspor Batu Bara Akan Dibuka Bertahap Mulai Rabu Besok

Ekspor batu bara kembali diizinkan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan belasan kapal batu bara sudah siap berlayar ke luar negeri mulai hari ini.
Setidaknya ada 14 kapal yang sudah memiliki muatan penuh batu bara dan sudah dibayar oleh pihak pembeli akan dilepas ke luar negeri.

Kapal-kapal ini diverifikasi oleh Ditjen Minerba dan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla). Bakamla juga perlu melakukan pengawasan supaya jangan sampai ada kapal yang keluar di luar list yang sudah diverifikasi oleh Ditjen Minerba dan Hubla.

"Ada berapa belas kapal yang sudah berisi batu bara, telah diverifikasi malam ini, besok mulai dilepas," ungkap Luhut ditemui di kantornya, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/1) malam.

Ekspor batu bara secara luas dibuka bertahap

Sementara itu, untuk ekspor batu bara secara luas nantinya akan dibuka secara bertahap. Perusahaan apa saja yang akan boleh mengekspor batu bara akan kembali dievaluasi mulai hari Rabu.

"Kapan mau dibuka ekspor semua? Itu secara bertahap kita lihat mulai Rabu," ungkap Luhut.

Sebelumnya, di awal Januari ini pemerintah sempat melakukan pelarangan ekspor batu bara karena cadangan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik mengalami krisis. Larangan berlaku selama sebulan mulai tanggal 1 hingga 31 Januari 2022.

Di samping itu, Luhut juga memaparkan akan ada skema baru dalam rangka pemenuhan batu bara PLN. Saat ini PLN akan diarahkan untuk membeli batu bara dengan harga pasar bukan lagi harga Domestic Market Obligation (DMO) sebesar US$ 70 per ton. 

PLN beli sesuai harga pasar

Luhut menjelaskan pemerintah akan membentuk badan layanan umum (BLU) untuk mengatur subsidi pembelian batu bara. Nantinya BLU ini akan berperan mengumpulkan iuran dari para perusahaan batubara.
Nantinya, iuran ini akan digunakan untuk menambal selisih harga pasar dengan harga batubara yang sesuai dengan aturan DMO. PLN akan mendapatkan kompensasi dari pembelian batu bara di atas harga US$ 70 per ton.

"Nanti dibentuk BLU, BLU ini akan bayar ke PLN. Jadi PLN membeli secara market price. Jadi selisih harga basisnya US$ 70 itu akan dilihat berapa dolar selisihnya, itu yang akan masuk ke BLU dari (iuran) perusahaan batu bara," ujar Luhut.

Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan BLU dengan Kementerian Keuangan, termasuk berapa besaran iuran yang akan dipungut. Targetnya dua bulan akan selesai. "Itu disiapin sekarang, satu dua bulan ini akan selesai. Wamenkeu dengan tim sedang siapkan," kata Luhut.

Luhut pun meminta agar kontrak suplai batubara ke PLN menggunakan kesepakatan CIF (Cost, Insurance, Freight). Kesepakatan ini memiliki pengaturan berupa urusan logistik dan pengiriman menjadi tanggung jawab supplier batubara. PLN tinggal terima jadi batu bara dari penyuplai tanpa perlu memikirkan urusan logistik dan pengiriman.

PLN diminta tak beli dari trader yang tak punya tambang

PLN juga diminta membeli batubara dari perusahaan tambang batubara yang memiliki kredibilitas dan komitmen pemenuhan yang baik. Jangan lagi membeli dari trader yang tidak memiliki tambang.

"Kita benahin banyak betul ini. PLN enggak ada lagi FOB, tidak ada lagi PLN trading dengan trader semua harus beli dari perusahaan. Tidak ada lagi itu saya ulangi," ungkap Luhut.

Dengan skema seperti ini skema subsidi bagi PLN untuk membeli batu bara masih ada, namun harga pasar tak terganggu. "Jadi semua perusahaan batu bara punya kewajiban sama untuk subsidi tadi. Tidak ada lagi mekanisme pasar terganggu," ungkap Luhut.

Luhut pun menegaskan skema seperti ini tidak akan berimbas banyak kepada harga listrik. "Nggak ada urusan, jadi bagus, efisien, terbuka," pungkasnya. (pkp/hp)

 

Baca selengkapnya di: detiknews

Sebut Ekspor Batu Bara Jalan Lagi, Luhut: Belasan Kapal Dilepas