Elon Musk Beri 'Amnesti' bagi Akun Twitter yang Ditangguhkan

Elon Musk telah mengumumkan bahwa dia memberikan "amnesti" kepada para pengguna Twitter yang sebelumnya pernah diblokir atau ditangguhkan dari jejaring sosial.

Pemilik baru perusahaan Twitter tersebut bertanya kepada para penggunanya melalui jajak pendapat mengenai perlu atau tidaknya akun-akun yang sudah ditangguhkan dapat kembali dipulihkan, dengan catatan selama akun tersebut tidak melanggar undang-undang atau mengunggah spam.

Ketika jajak pendapat tersebut ditutup pada hari Kamis (24/11), para pengguna Twitter memilih untuk mendukung proposal itu dengan suara bulat.

"Rakyat telah berbicara. Amnesti akan dimulai minggu depan. Vox Populi, Vox Dei," cuit Musk pada Kamis (24/11) malam. Ungkapan Latin dalam cuitannya tersebut memiliki arti: "Suara rakyat, suara Tuhan."

Kekhawatiran terhadap akun yang dipulihkan

Pakar keamanan online sebelumnya telah memperingatkan bahwa Twitter dapat meningkatkan ujaran kebencian, penyalahgunaan, dan bentuk informasi yang tidak benar di bawah kebijakan baru Elon Musk.

Musk telah memulihkan kembali akun-akun yang sebelumnya ditangguhkan, seperti akun mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, psikolog Jordan Peterson yang menyebut dirinya "salah secara politik", dan perwakilan sayap kanan AS Marjorie Taylor Greene yang telah dituduh atas teori konspirasi dan keterangan yang salah mengenai COVID-19.

Trump belum mengunggah cuitan apapun dalam lima hari terakhir, sejak akunnya dipulihkan.

Sementara itu, Musk justru memecat banyak karyawan dan kontraktor global yang bertanggung jawab dalam menghapus akun yang menghasut kebencian atau menyebarkan informasi yang tidak benar.

Uni Eropa selidiki alasan pemutusan hubungan kerja

Langkah Twitter untuk menutup kantornya di Brussel sebagai bagian dari pemecatan ribuan karyawannya, telah mengkhawatirkan banyak pihak di Uni Eropa (UE).

Kepala Kehakiman UE Didier Reynders mengatakan pada hari Kamis (24/11) bahwa keputusan Twitter dalam memutuskan ketenagakerjaan itu dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghapus konten ilegal di internet. Reynders juga telah bertemu dengan salah satu perwakilan Twitter di Dublin.

"Perwakilan Twitter menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk memastikan bahwa perusahan patuh sepenuhnya terhadap aturan UE," ungkap salah seorang pejabat kepada kantor berita Reuters.

"Komisaris Reynders memegang pernyataan tersebut dan meminta Twitter untuk mengaplikasikan komitmen itu ke dalam tindakan nyata."

kp/ha (AP, AFP, Reuters)