Uni Eropa "Tentang Keras" Eksploitasi Pengungsi oleh Turki

Dalam pertemuan para menteri dalam negeri Uni Eropa (UE) di Brussel, Belgia, pada hari Rabu (04/03), negara-negara anggota UE mengatakan bahwa Turki telah mengeksploitasi para pengungsi untuk mencapai tujuan politiknya.

Sebuah pernyataan bersama mengatakan bahwa UE "sangat menentang pemanfaatan" pengungsi oleh Ankara, mengatakan bahwa "situasi di perbatasan eksternal UE tidak dapat diterima."

Lebih dari 12.500 pengungsi menunggu di perbatasan Turki untuk bisa masuk ke Yunani, setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan perbatasan ke UE telah dibuka pada minggu lalu.

"UE dan negara-negara anggotanya tetap bertekad untuk secara efektif melindungi perbatasan eksternal UE," tulis para menteri dalam pernyataan bersama.

"Penyeberangan ilegal tidak akan ditoleransi. Dalam hal ini, UE dan negara-negara anggotanya akan mengambil semua tindakan yang diperlukan, sesuai dengan hukum UE dan internasional. Para migran tidak boleh dianjurkan untuk membahayakan hidup mereka dengan mencoba penyeberangan ilegal melalui darat atau laut."

Para menteri dalam negeri UE juga meminta Turki untuk "menyampaikan pesan ini dan melawan penyebaran informasi palsu."

Sejak keputusan Turki membuka perbatasan, situasi kemanusiaan di perbatasan darat Yunani dan Turki dan di pulau Lesbos milik Yunani dilaporkan semakin memburuk.

Prancis tuduh Turki lakukan "pemerasan"

Ketua Dewan Eropa, Charles Michel, dan diplomat senior UE, Josep Borrell, mengadakan pertemuan dengan Turki terkait hal ini pada hari Rabu (04/03). Retorika politik antara Ankara dan Brussel saat itu sempat memanas. 

Borrell mengatakan bahwa selama pembicaraan tersebut, UE menawarkan bantuan kemanusiaan senilai 60 juta euro untuk membantu kelompok-kelompok pengungsi yang paling rentan di Suriah barat laut. Selain itu, telah diberikan juga bantuan tambahan untuk Turki guna menangani "tantangan khusus yang berasal dari situasi di Suriah." Borrell memperingatkan bahwa langkah Turki terkait pengungsi dapat merusak kepercayaan yang telah terjalin selama ini.

Erdogan sebelumnya mengatakan dia tidak akan menegosiasikan kembali kesepakatan pengungsi dengan Eropa sampai UE setuju untuk mendukung serangan militernya di Suriah. Sedangkan Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, menyebut langkah ini sebagai "pemerasan."

"Tekanan migrasi ini telah diatur," kata Le Drian di Paris, Prancis. "Ini diatur oleh rezim Presiden Erdogan sebagai bentuk pemerasan terhadap Uni Eropa."

Pada 27 Februari, Presiden Erdogan mengumumkan bahwa pemerintahnya tidak lagi mencegah 3,6 juta pengungsi Suriah untuk memasuki Eropa. Pernyataan ini dikeluarkan setelah 33 tentara Turki tewas selama serangan udara di Idlib yang dilakukan oleh Suriah.

ae/vlz (AFP, dpa, Reuters)