Filipina Keluarkan Dana Khusus untuk Hentikan Pembunuhan Politik

Untuk langkah pertama, ia menyisihkan dana sebesar 25 juta Peso, atau sekitar 6 milyar Rupiah. Dana itu terutama disediakan sebagai hadiah yang ditawarkan bagi mereka yang bisa memberikan informasi yang bisa menuntun pada dibongkarnya kasus pembunuhan politik, menemukan dalangnya. Atau juga informasi yang membuat aparat bisa mengagalkan suatu pembunuhan politik.

Tetapi dana sebesar itu dianggap jauh dari cukup. Karenanya Presiden Arroyo menyerukan para anggota parlemen yang jumlahnya lebih dari 200 orang, untuk menyumbangkan dana pribadi masing-masing sebesar 250 ribu Peso, atau sekitar 60 juta Rupiah untuk kepentingan itu.

Dikatakan Arroyo, ia ingin menghapus warisan kekerasan politik yang menghantui negeri itu selama beberapa generasi. Serta menciptakan suatu kebudayaan politik Filipina yang baru, yang bebas dari kekerasan untuk selamanya.

Kekerasan dan pembunuhan memang seakan merupakan kebudayaan politik Filipina. Komisi Hak Asasi Manusia Filipina mencatat, sejak tahun 2001 hingga tahun 2008 terjadi hampir seribu pembunuhan politik di Filipina. Flora Atilano dari Komisi HAM Filipina mengatkaan, tahun 2008 lalu terjadi 75 pembunuhan politik, sedikit menurun dibanding tahun 2007, dengan 87 kasus.

Dijelaskan Flora Atilano: "Dalam banyak kejadian, sebagian korban pembunuhan politik adalah wartawan, aktifis HAM dan para pemimpin organisasi berhaluan kiri. Jelas mereka dibunuh untuk aktivitas mereka sebagai wartawan atau aktivis politik. Ada juga peristiwa seperti penangkapan dan penahanan yang dilakukan militer di beberapa tempat terhadap para pemimpin buruh, aktivis, pengacara, dan pejuang hak asasi manusia."

Selain itu, sering pula terjadi kerusuhan politik yang berbuah kekerasan dan menelan korban jiwa. Khususnya dalam berbagai peristiwa terkait pemilihan umum. Tahun 2007, misalnya, dalam pemilihan para pemimpin desa dan dewan pemuda, terjadi bentrokan yang mengakibatkan puluhan orang terbunuh.

Namun pembunuhan politik jauh lebih rumit dan mencemaskan. Karena dilakukan dengan sengaja, oleh suatu kelompok tertentu, yang sasarannya adalah kaum kritis. Bahkan media menyebut adanya suatu satuan pembunuh di Davao yang menyasar para tokoh kiri dan wartawan.

Flora Atilano dari Komisi HAM Filipina: "Sedang dilakukan penyelidikan khusus mengenai hal ini oleh Komisi HAM Filipina. Memang terjadi sejumlah pembunuhan di Davao, yang dikaitkan dengan apa yang oleh media disebut sebagai satuan pembunuh atau Death Squad. Namun hal ini harus diselidiki lebih jauh. Siapa mereka, apakah mereka itu merupakan bagian dari suatu kekuatan tertentu. Oleh karena itu diturunkan tim penyelidik khusus oleh Komisi HAM."

Yang juga menyolok, belum ada kasus pembunuhan politik yang terbongkar. Para pembunuhnya selalu lolos, dan jaringan kejahatan politik yang kotor ini tak pernah terbongkar. Dan sekarang Presiden Gloria Arroyo membentuk dana khusus untuk itu. Masalahnya, sebagian aktivis memiliki kecurigaan kuat, bahwa para pelaku pembunuhan politik itu justru terkait dengan militer dan pemerintah yang berkuasa.

GG/dpa/uppal

Editor: Ziphora Robina