GIZ : Kerja Bersama untuk Hijaukan Indonesia

Beralih dari energi fosil menuju bahan bakar yang lebih ramah lingkungan bukan hal yang mudah dilakukan dan dicapai. Proyeksi Indonesia Hijau yang kerap digaungkan sejak beberapa tahun lalu sering kali masih menemui berbagai kendala di lapangan.

Kolaborasi untuk Indonesia Emas yang dicanangkan pada 2045, dan krisis iklim global pada umumnya, memang membutuhkan dukungan dari banyak pihak, termasuk kerja sama antarnegara.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH atau GIZ menjadi salah satu perusahaan pemerintah federal Jerman yang bekerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi krisis iklim global dan masalah-masalah lainnya.

DW Indonesia berbincang dengan Martin Hansen, Country Director GIZ untuk Indonesia, dan ASEAN, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kerja sama hijau Indonesia-Jerman.

Indonesia, mitra global Jerman

Berdasarkan penugasan oleh Kementerian Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), GIZ bekerja di Indonesia sejak tahun 1975 dan sejak saat itu memiliki kantor di Jakarta. 

"Konteksnya, ini adalah kerja sama antara pemerintah ke pemerintah. Jadi bukan GIZ yang memilih sebuah negara, melainkan kesepakatan antara dua negara bahwa mereka ingin bekerja sama, dalam hal ini Indonesia dan Jerman," kata Hansen kepada DW Indonesia saat ditemui di kantornya, Februari lalu.

"Pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Kerja sama Indonesia dan GIZ adalah entitas milik pemerintah sepenuhnya."

Pria yang menjabat sebagai Country Director GIZ di Indonesia sejak 2019 lalu menyebut GIZ melaksanakan proyek-proyek atas nama pemerintah Jerman yang sepenuhnya dibiayai oleh  Jerman. GIZ juga melaksanakan berbagai proyek atas nama Uni Eropa serta SECO (Konfederasi Swiss).

"Pembangunan ekonomi Indonesia sekarang yang benar-benar bergerak, 5% pertumbuhan ekonomi setiap tahun. Jadi sudah menjadi negara yang sangat kuat dan kuat secara ekonomi. Ini juga yang jadi alasan di mata Kementerian Federal Jerman untuk Pengembangan Kerja Sama Ekonomi, BMZ, Indonesia dianggap sebagai mitra global saat ini."

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Hansen juga menyebut bahwa Indonesia menjadi satu dari 6 negara mitra global yang penting untuk diajak bekerja sama oleh pemerintah Jerman demi mengatasi tantangan global. Mengutip laman resmi GIZ, Indonesia merupakan anggota G20 dari negara-negara maju dan berkembang yang memainkan peran yang terus bertambah besar.

Mitigasi krisis iklim global: fokus kerja sama

Pada November 2021, negosiasi antarpemerintah dengan pemerintah Indonesia menyepakati konsentrasi kerja sama pembangunan pada tiga titik berat yaitu Iklim dan Energi – menuju transisi yang adil; Konservasi alam dan sumber daya alam dan perlindungan kehidupan di planet bumi – konservasi hutan dan keanekaragaman hayati; serta Pelatihan dan Pertumbuhan Berkelanjutan untuk Pekerjaan yang Layak.

Negosiasi ini pun terus diperbaharui dan disepakati oleh kedua negara. Oktober 2024 nanti, pembaharuan kesepakatan kedua negara akan berlangsung di Berlin, Jerman. 

"Saat ini fokus utamanya tentu saja krisis iklim dan lingkungan. Untuk mewujudkan target internasional soal perubahan iklim, krisis iklim, perlu bekerja sama dengan negara seperti Indonesia, mengingat sumber daya alam yang luas. Itu juga yang menjadi konteks mengapa Indonesia adalah mitra korporasi yang sangat penting bagi pemerintah Jerman." 

Lebih lanjut, Hansen mengatakan bahwa sinergi kedua negara juga membantu upaya Indonesia mencapai ekonomi hijau sepenuhnya pada 2045.

"Tiga pilar besar tematik yang dilakukan yaitu transisi energi. Lainnya kami menyebutnya alam tangguh, yang pada dasarnya adalah perlindungan sumber daya alam. Dan kemudian kita memiliki satu aliran kerja yaitu infrastruktur hijau.”

Menjadi lebih hijau ibaratnya lari maraton

Untuk menjalankan program kerja prioritasnya dalam krisis iklim global, Hansen menyebut bahwa kesadaran orang Indonesia akan krisis iklim sudah cukup tinggi. Pemerintah menurutnya juga sudah cukup maju. Ini adalah sebuah langkah awal yang baik.

Meski demikian, proses transisi energi adalah sebuah perjalanan yang panjang. Hansen menyebut ini sebagai proses yang tak bisa terjadi dalam waktu singkat.

"Untuk mengubah pasokan energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat terjadi dalam semalam, jadi harus realistis. Ini proses transformasi besar-besaran yang besar dan itu hanya membutuhkan waktu," ujar Hansen.

"Tapi semua upaya yang dilakukan saat ini harus diapresiasi. Misalnya The Just Energy Transition Partnership (JETP), yang disepakati di Bali pada KTT G20. Dalam satu tahun Indonesia sudah menyampaikan dan menghasilkan kerangka kerja komprehensif. Saya pikir Indonesia telah melakukannya dengan sangat baik, mengingat ini bukan tugas yang mudah. Jadi kita tidak perlu pesimis tentang hal itu, tetapi lebih optimis bahwa kita bisa melakukannya bersama."

"Ini seperti maraton, kan? Bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan dalam waktu satu tahun. Jadi yang paling penting adalah bahwa komitmen telah dibuat dan ditegaskan kembali di berbagai konferensi para pihak seperti baru-baru ini juga di Dubai itu."

Tantangan mengubah sikap dan gaya hidup

Apa saja tantangan yang dihadapi GIZ dalam bekerja di Indonesia?

"Saya pikir tantangannya adalah melawan tantangan global yaitu krisis iklim. Dan di sini saya pikir sangat penting bahwa kita semua perlu bersatu dan bekerja sama. Ini bukan hanya pekerjaan pemerintah. Ini juga sektor swasta, ini masyarakat sipil, Anda, saya, dan juga kami."

"Jadi pada akhirnya itu dimulai dengan Anda dan saya sebagai individu. Kita juga harus bersikap baik terhadap kenyataan bahwa kita harus mengubah sikap kita, hati mengubah hati dan cita orang-orang, bahwa kita mungkin juga perlu mengubah gaya hidup kita." 

Ia mengungkap, perkara krisis iklim global ini sangatlah luas dan upaya penuntasannya harus melibatkan banyak orang. Mengutip Hansen, tantangan ini sangat luas dan besar sehingga tak mungkin dipikul hanya oleh satu pihak atau hanya oleh pemerintah.

Meski menyebut tak ada tantangan berarti yang dihadapi saat menjalankan berbagai programnya di Indonesia, Hansen menyebut sesekali ada tantangan yang muncul.

"Misalnya prosedur administrasi intensif. Tetapi itu adalah hal biasa. Saya pikir ini bukan masalah besar sejauh ini," ucapnya.

Bagaimana dengan proses pemilihan umum pemilihan presiden dan wakil presiden yang terjadi di tahun ini, akankah GIZ melihat adanya perubahan berarti dalam implementasi program-program mereka selanjutnya?

Menjawab hal ini Hansen optimis bahwa semuanya akan baik-baik saja.

"Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen. Dan saat ini ada pemilihan presiden yang sedang berlangsung, tetapi saya tidak melihat akan ada perubahan signifikan pada tujuan pembangunan secara keseluruhan. Artinya, ini adalah sesuatu yang kemungkinan besar akan terus berlanjut," ucap dia.

"Jadi saya sangat optimis bahwa segala sesuatunya sedang dan akan terus berlanjut, terlepas dari siapa yang akan menjadi presiden." (ae)