HRW: Jangan Puji Lagi Toleransi di Indonesia

Human Rights Watch menyerukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mengadopsi pendekatan “nol toleransi” bagi berbagai kasus penyerangan atas kelompok minoritas. Kekerasan bermotif agama kini sedang meningkat di Indonesia.

Dalam laporan sepanjang 107 halaman, organisasi hak asasi manusia yang bermarkas di New York itu mengecam Presiden Yudhoyono yang dianggap memberikan “respon yang lemah atas meningkatnya intoleransi dan aksi-aksi kekerasan” atas kelompok minoritas di negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar dunia itu.

“Intoleransi beragama dan kekerasan yang terkit dengan itu, kini sedang meningkat di Indonesia dan satu hal yang menjadi alasan kenapa itu meningkat, adalah karena pemerintah gagal bertindak tegas menghentikannya,” kata Wakil Direktur HRW Asia, Phelim Kine, saat mengumumkan laporan tersebut.

Nol Toleransi

“Pemerintah harus mengambil pendekatan nol toleransi untuk mengadili para pelaku, dan membantu korban sambil memberi pesan jelas bahwa pemerintah Indonesia tidak akan bisa menerima pelecehan seperti ini,” kata dia.

Kine mengatakan bahwa pemerintah Indonesia selama ini hanya “mengangkat bahu mereka” atas berbagai serangan. Kegagalan untuk bertindak ini telah “mendorong meningkatnya kualitas kelompok militan Islam”.

Laporan itu menguraikan berbagai serangan yang terjadi di seluruh spektrum – kelompok Kristen, Buddha, dan kelompok minoritas Ahmadiyah dan Syiah.

HRW merekomendasikan pencabutan berbagai peraturan diskriminatif, termasuk hukum penistaan agama atau blasphemy, peraturan tiga menteri soal pendirian rumah ibadah serta sejumlah aturan yang melarang para pengikut Ahmadiyah melakukan aktivitas dakwah.

Sambil mengutip sejumlah kasus di mana kelompok Islamis yang melakukan serangan mendapat impunitas, HRW menyerukan agar pemerintah Indonesia memastikan para pelaku itu dihukum.

Jangan puji lagi Indonesia

Organisasi HAM itu menyerukan kepada komunitas internasional agar berhenti memuji toleransi di Indonesia, sambil mengatakan bahwa pernyataan semacam itu telah “menghasilkan sebuah perasaan diantara para pemimpin Indonesia bahwa tidak perlu ada perubahan signifikan dalam hukum, kebijakan atau tindakan”.

Sekitar 90 persen dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia adalah muslim, dan negara itu sering dipuji sebagai benteng Islam moderat.

SETARA Institute untuk Perdamaian dan Demokrasi mencatat 543 kasus intoleransi beragama sepanjang tahun 2011, naik dari 491 kasus pada dua tahun sebelumnya. Sementara lebih dari 300 kasus tercatat selama paruh pertama tahun 2012.

Beberapa gereja di pulau Sulawesi diserang dengan bom molotov bulan ini, sementara sebuah kebaktian yang terpaksa dilakukan di pinggir jalan karena gereja disegel, dilempari dengan telur busuk pada saat perayaan Natal di Bekasi yang hanya berjarak 30 kilometer dari ibukota Jakarta.

AB/ RN (afp/ dpa/ ap)