HRW: Serangan di Papua Perlu Penyelidikan Penuh

Human Rights Watch, Organisasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di New York, menyoroti kasus penembakan terhadap sekitar 20 pekerja yang terjadi di Papua.  ''Penyerangan oleh kelompok militan Papua menimbulkan kekhawatiran serius yang membutuhkan penyeledikan penuh,'' ujar Elaine Pearson dari HRW hari Minggu (9/12). ''Kelompok militan dan pasukan pengamanan seharusnya tidak membahayakan rakyat Papua.''

Satuan TNI-Polri Jumat (7/12) menyatakan siap mengusut kasus penembakan sekitar 20 pekerja PT Istaka Karya di Nduga, Papua. Namun dalam hal ini TNI-Polri harus berhati-hati ketika beroperasi di Nduga. Semua personel keamanan yang dikerahkan untuk  mengejar pelaku penembakan harus bekerja dalam koridor hukum, kata HRW. Mereka harus menyelidiki secara transparan dan meminta pertanggungjawaban siapa pun yang terlibat dalam tindak kriminal. Dalam hal ini baik militer maupun polisi harus mengizinkan wartawan untuk beroperasi secara independen di daerah tersebut.

Nduga adalah daerah terpencil di Papua dan tidak ada wartawan yang memiliki akses sejak ke sana sejak serangan itu terjadi. Hingga kini, wartawan memang dilarang meliput dengan bebas di Papua.

HRW sendiri telah mendokumentasi berbagai pelanggaran HAM di Papua, yang seringkali melibatkan militer dan polisi. Aparat keamanan juga sering terlibat dalam konfrontasi mematikan dengan kaum separatis. Konfrontasi TNI dan Polisi terhadap kaum separatis harusnya berlandaskan kerangka hukum dan standar internasional, kata organsiasi HAM itu.

HRW juga mengatakan bahwa pasukan pengamanan Indonesia seringkali melakukan kekerasan terhadap masyarakat Papua termasuk penahanan sewenang-wenang. Akuntabilitas internal sangatlah kurang dan sistem hukum yang berlaku belum berjalan sebagaimana mestinya untuk para pelanggar hukum di Papua.

"Situasi di Nduga sangat kacau karena tidak ada jurnalis yang dapat secara independen masuk ke wilayah tersebut untuk mewawancarai saksi dan memverifikasi apa yang terjadi," jelas Elaine Pearson. "Memiliki pemantau independen di lapangan akan membantu mencegah pelanggaran, baik oleh militan maupun pasukan keamanan, hal mana akan menguntungkan semua orang Papua,” tambahnya.

sc/hp(HRW)