IMF, Bank Dunia imbau Singapura izinkan partisipasi NGO

Presiden Bank Dunia, Paul Wolfowitz mengatakan telah membicarakan masalah larangan ini dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Long.

Paul Wolfowitz:

“Amat mengecewakan bahwa pemerintah Singapura tidak menepati kesepakatan mengenai akreditasi NGO. Saya sudah membicarakannya dengan Perdana Menteri Singapura dan ia mengatakan bahwa kantor imigrasi akan memeriksa kembali setiap kasus. Bila tidak bermasalah, maka delegasi NGO itu akan diizinkan masuk ke Singapura. Saya berharap, tidak ada pengecualian.”

Menurut kelompok NGO, diantara yang dideportasi terdapat Wilfried D’Costa, Sekretaris Jenderal Forum Aksi Sosial, sebuah NGO India. Ia dideportasi walaupun memiliki visa yang berlaku. Disebutkan, Wilfried D’Costa sempat diperiksa selama beberapa jam. Juga sejumlah aktivis lain dari Vietnam dan Filipina ditolak masuk, saat tiba di bandara. Presiden Bank Dunia, Paul Wolfowitz berharap, penolakan tersebut bukan berdasarkan pendapat kritis para aktivis itu.

Paul Wolfowitz:

“Justru bila orang-orang ini mengkritik kami, maka amat penting bagi kami untuk mendengar suaranya. Juga bila kami tidak setuju terhadap pendapatnya. Bila tindakan ini merupakan bentuk penyensoran, maka memang perlu dipermasalahkan.”

Banyak organisasi non pemerintah yang sudah menyerukan untuk memboikot rapat tahunan IMF/Bank Dunia ini. Singapura hanya menyediakan sebuah ruangan kecil bagi NGO untuk menyampaikan kritik dan melakukan aksi protes. Untuk masuk ke ruangan itupun, para aktivis sebelumnya harus melewati proses pemeriksaan. Para penentang globalisasi menganggap hal ini sebagai cemoohan. Sementara Menteri Dalam Negeri Singapura, Wong Kan Seng, tidak mengerti kenapa muncul kemarahan tersebut. Ia mengatakan,

Wong Kan Seng:

“Bukannya kami tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi. Mereka itu berada di pusat Kongres. Tentu saja bukan di ruang rapat utam, karena ruangan itu diperuntukkan bagi delegasi resmi dan bukan untuk NGO “.

Di Singapura, demonstrasi di jalanan memang dilarang. Begitu juga, saat pertemuan tahunan IMF. Pemerintah Singapura menyatakan, tidak mau membedakan peraturan untuk warga asing dengan peraturan bagi warga Singapura. Selain itu, saat ini ada ancaman serangan teror. Demikian kilah Kepala Kepolisian Singapura, Soh Wai Wah.

Soh Wai Wah:

“Demonstrasi bisa dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan, walaupun pada awalnya berlangsung dengan damai. Singapura sudah sejak lama menjadi target aksi teror dan saat ini, ada begitu banyak pejabat tinggi dunia.”

Sementara ini, para penentang globalisasi ingin berdemonstrasi di luar Singapura. Misalnya, di pulau Batam, di Indonesia.