India Bekukan Visa, Pelajar dan Pasien Bangladesh Kena Imbas

Ketegangan diplomatik antara India dan Bangladesh semakin meruncing. Kini, pemerintah di New Delhi dikabarkan memangkas kuota visa bagi warga Bangladesh secara drastis.

Hubungan kedua negara meregang sejak kerusuhan politik yang menjatuhkan pemerintahan lama pada bulan Agustus silam. Amukan demonstran memaksa Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri dan mendapat suaka di India.

Sejak itu, Komisi Tinggi India di Dhaka menutup kantor-kantor konsuler di penjuru Bangladesh. Warga akibatnya tidak lagi bisa leluasa mengajukan permohonan visa. Pada September, kedutaan India mengembalikan 20.000 paspor milik warga Bangladesh yang masih diproses ketika penundaan layanan konsuler diberlakukan.

Ketegangan di antara jiran

Perselisihan antara India dan Bangladesh semakin bereskalasi dalam beberapa hari terakhir, terutama karena masalah pengelolaan perbatasan.

India mengumumkan rencana membangun tembok di lima lokasi di sepanjang perbatasan. Akibatnya, duta besar India Pranay Verma dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Bangladesh.

India merrespons dengan memanggil dubes Bangladesh Md. Nural Islam dan menegaskan kembali bahwa langkah-langkah keamanan perbatasannya sejalan dengan perjanjian yang ada.

Kebuntuan tersebut telah menyebabkan gangguan signifikan pada arus perjalanan, memicu pembatalan pemesanan dan penurunan jumlah omset.

Imbas bagi pelajar dan wisatawan medis

Sudah sejak Januari, lima kantor konsuler India di kota Dhaka, Chattogram, Rajshahi, Sylhet, dan Khulna hanya memproses aplikasi visa darurat dan kemanusiaan.

Menurut kedutaan India, jumlah aplikasi visa harian telah turun dari lebih dari 7.000 menjadi 500-700 permohonan, tanpa indikasi jelas kapan situasi akan kembali normal.

India menawarkan 15 kategori visa ke Bangladesh, yang mencakup "visa jurnalis, riset dan layanan darurat"

"Kami terus memantau situasi dan saat keadaan kembali normal, kami akan memulai operasi visa penuh," kata seorang pejabat kementerian luar negeri kepada DW.

Pejabat lain mengatakan kepada DW, dengan syarat anonim, bahwa penerbitan layanan visa yang tepat akan ditunda untuk sementara waktu.

Antrian wisatawan medis

Kisruh antarjiran di Asia Selatan juga berdampak pada pariwisata medis. Banyak warga Bangladesh yang bepergian ke India untuk berobat. Rejim visa liberal di India juga memungkinkan pemegang visa medis membawa keluarga atau teman selama perawatan.

CareEdge Ratings, sebuah kelompok analisis industri di Mumbai, mencatat penurunan jumlah pasien Bangladesh di rumah sakit besar di India, yang berkisar antara 25% hingga 40%.

Artinya, semakin sedikit wisatawan medis Bangladesh yang bepergian ke kota-kota besar seperti Kolkata, Chennai, dan Bengaluru.

Pembatasan tersebut telah berdampak signifikan pada ribuan pasien Bangladesh yang bergantung pada layanan medis India yang hemat biaya. Banyak yang mencari pilihan pengobatan alternatif di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Turki.

"Pembatasan mobilitas antarnegara sering kali merupakan dampak dari perbedaan pendapat politik. India dan Bangladesh perlu melakukan dialog yang lebih panjang untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dengan perubahan pemerintahan di Bangladesh," kata Ajay Bisaria, mantan utusan untuk Pakistan, kepada DW.

"Pada akhirnya, ini tentang membangun kembali kepercayaan. Ini adalah masalah yang mudah diatasi, tetapi beberapa memberi dan menerima, dialog dan negosiasi akan diperlukan untuk mempromosikan mobilitas dan meringankan rezim visa pada tahun 2025," lanjutnya.

Mahasiswa hadapi masalah logistik

Penundaan layanan visa India juga berdampak kepada pelajar Bangladesh yang ingin pergi ke Eropa. Pasalnya, tidak sedikit negara Eropa yang belum memiliki perwakilan di Bangladesh, seperti Finlandia, Rumania, dan Republik Ceko.

Akibatnya, calon pelajar di Bangladesh harus melakukan perjalanan ke India untuk pengajuan aplikasi visa dan otentikasi identitas di sana.

Persyaratan ini menjadi mimpi buruk logistik, karena banyak mahasiswa tidak dapat memperoleh visa India.

Lebih dari 1.500 mahasiswa Bangladesh telah menerima surat penawaran universitas tetapi terjebak dalam ketidakpastian, karena tidak dapat menyelesaikan aplikasi visa secara tepat waktu.

Selama pertemuan dengan diplomat UE pada bulan Desember, Muhammad Yunus, kepala penasihat pemerintah sementara Bangladesh, mendesak negara-negara Eropa untuk merelokasi pusat visa mereka dari New Delhi ke Dhaka atau ke negara tetangga lainnya, demi memudahkan pengajuan visa.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris