Indonesia Akan Hapus Pemilihan Langsung Kepala Daerah

Lebih dari dua pertiga dari 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung undang-undang baru yang mengatur bahwa para pemimpin lokal akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan melalui mekanisme pemilihan langsung, demikian pernyataan Muhammad Romahurmuziy, anggota parlemen dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Undang-undang itu diperkirakan bakal disahkan bulan ini, kata dia, menjelang masa berakhirnya masa tugas anggota parlemen saat ini.

Sebuah pemilihan langsung kepala daerah untuk gubernur menghabiskan anggaran sekitar Rp 1 triliun, sementara untuk menyelenggarakan satu kali pemilihan walikota atau bupati menghabiskan dana pemerintah sekitar Rp 100 miliar, kata Romahurmuziy.

Pemilihan umum langsung kepala daerah dimulai sejak 2005 sebagai bagian dari langkah pemerintah pusat untuk mendistribusikan kekuasaan ke daerah sebagai bagian dari pemberlakuan otonomi, pasca jatuhnya diktator Suharto pada 1998.

Namun Kennedy Muslim, analis politik dari Indikator Politik Indonesia, menentang langkah itu, dan mengatakan bahwa jika diberlakukan, maka menjadi hal yang tidak mungkin bagi para pemimpin daerah reformis seperti presiden terpilih Joko Widodo untuk muncul melalui sistem pemilihan tidak langsung. (Baca: Tentang Generasi Kepemimpinan Baru)

Sejumlah analis menilai, pengembalian sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung ini akan mengembalikan kekuasaan partai dan membuat transaksi politik semakin merajalela di parlemen lokal.

Di internet muncul gerakan petisi masyarakat menolak keputusan DPR mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan parlemen lokal, dengan tagline “Jangan Rampas Suara Kami!“ #dukungpilkadalangsung.

ab/cp (dpa, ap, rtr)