Indonesia-Australia Mulai Mencair

Presiden Yudhyono mengatakan kepada para wartawan bahwa ia akan mengirim Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau seorang utusan khusus ke Australia untuk membahas rancangan kode etik yang akan memungkinkan kedua negara untuk terus bekerja sama dalam sejumlah isu, termasuk pertukaran informasi intelijen, serta kerjasama dalam bidang militer dan kepolisian.

Yudhoyono sebelumnya mengirimkan surat yang berisi keprihatinan dirinya dan surat itu mendapat balasan yang cepat.

“Komitmen Perdana Menteri adalah bahwa Australia di masa yang akan datang tidak akan tidak merugikan atau mengganggu Indonesia,“ kata Yudhoyono, tanpa menyebutkan detail tentang isi surat dari Tony Abbott. ”Ini adalah poin penting.”

Bahas kode etik

Abbott menyambut pernyataan Yudhoyono dan menggambarkan usulan kode etik itu sebagai “cara yang baik untuk ke depan.“

“Itu adalah sebuah pernyataan yang sangat hangat. Itu adalah sebuah pernyataan yang sangat positif tentang Australia,“ kata Abbott kepada para wartawan di Melbourne pada hari Rabu (27/11).

“Saya akan merenungkan pernyataan itu sampai besok atau hari berikutnya dan kemudian akan memberikan tanggapan secara lebih penuh,“ tambah dia.

Pekan lalu, Natalegawa mengatakan bahwa Jakarta telah menurunkan tingkat kerjasama dengan Australia. Kerjasama antara badan penegak hukum kedua negara serta dalam bidang militer ditangguhkan, termasuk kerjasama dalam isu sensitif mengenai para pencari suaka yang membanjiri Australia dengan menggunakan perahu-perahu nelayan dari Indonesia. Jakarta juga menarik duta besarnya dari Canberra.

Abbott menolak untuk mengkonfirmasi atau membenarkan bahwa presiden Yudhoyono, istrinya Ani Yudhoyono serta para pemimpin lainnya telah disadap pada tahun 2009, dan ia tidak akan meminta maaf atas laporan terkait tuduhan itu yang dibocorkan oleh bekas kontraktor dinas rahasia National Security Agency (NSA) Edward Snowden, yang kini menjadi buronan pemerintah Amerika.

Panggil dubes Korsel dan Singapura

Yudhoyono juga menjawab tuduhan yang baru dipublikasikan Sydney Morning Herald dari bocoran dokumen bahwa Singapura dan Korea Selatan telah membantu Amerika Serikat dan Australia untuk menyadap telepon di Asia. Presiden SBY telah menginstruksikan Menlu Natalegawa untuk memanggil duta besar kedua negara untuk ditanya terkait laporan tersebut.

Juru bicara Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tai-young, hari Rabu mengatakan kepada para wartawan bahwa pemerintahnya tidak terlibat dalam kegiatan mata-mata dan bahwa duta besar mereka telah menjelaskan itu kepada Indonesia selama pertemuan.

”Saya ingin menjelaskan bahwa laporan itu palsu,” kata Cho.

ab/ hp (ap,afp,rtr)