Indonesia Gunakan Isu HAM Sudutkan Vanuatu Soal Papua

Kajian universial periodik Komisi HAM PBB yang pekan ini fokus pada Vanuatu menjelma menjadi perang urat syaraf diplomatik dengan Indonesia. Hubungan kedua negara belakangan meregang ihwal isu Papua. 

Pekan lalu delegasi negara kepulauan di Pasifik itu diam-diam mengundang pemimpin organisasi pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda untuk bertemu komisioner tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet. Hal ini lantas dikecam Indonesia sebagai langkah "manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," tulis Perwakilan Tetap RI di PBB (PTRI) dalam siaran persnya.

Baca juga: Indonesia Akan Izinkan Komisi HAM PBB Sambangi Papua

Dalam pertemuan di Jenewa, Swiss, PTRI mengritisi fenomena kekerasan terhadap perempuan di Vanuatu. "Menimbang kedekatan rasio gender antara populasi pria dan wanita di Vanuatu, perempuan seharusnya tidak dilihat sebagai warga negara kelas dua," kata Irwansyah Mukhlis, atase politik PTRI di Swiss.

Vanuatu beberapa kali memanfaatkan Kajian Periodek HAM di PBB untuk mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua. Kini giliran Indonesia yang memanfaatkan forum yang sama untuk melayangkan gertakan.

Menurutnya meski ada upaya pemerintah memperbaiki situasi perempuan, masalah kekerasan masih menjadi hambatan. "Indonesia merekomendasikan pemerintah Vanuatu agar segera mengambil langkah memperbaiki hak perempuan dan mencegah tindak kekerasan pada perempuan sesuai dengan Konvensi Penghapusan Berbagai Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)," imbuhnya seperti dilaporkan Radio New Zealand (RNZ)

Agak mengherankan jika Indonesia mengritik negara lain ihwal kondisi perempuan dan HAM, terlebih mengingat pelanggaran HAM dan pemberangusan hak perempuan di tanah air yang masih marak. Namun PTRI bertekad menggunakan isu tersebut terhadap Vanuatu.

Baca juga: Separatis Papua Serahkan Petisi Kemerdekaan Dengan 1,8 Juta Tandatangan ke PBB

Irwansyah Mukhlis misalnya menyarankan agar pemerintah Port Villa menghentikan penggunaan kekerasan secara eksesif oleh kepolisian.

Menteri Kehakiman Vanuatu, Don Ken, yang memimpin delegasi di Jenewa mengatakan pemerintahannya telah membuat berbagai kebijakan untuk memperbaiki situasi kaum perempuan, terutama terkait tindak kekerasan dan partisipasi politik.

Isu HAM sebenarnya bukan agenda yang dibidik Indonesia, melainkan dukungan terbuka Vanuatu atas gerakan pembebasan Papua. Negeri yang merdeka pada 1980 itu sejak awal menganut kebijakan pro kemerdekaan. Vanuatu misalnya adalah satu-satunya negara yang mengakui kemerdekaan hampir semua wilayah kecil, antara lain Republik Sahrawi, Palestina, Kosovo dan Abkhazia yang ingin berpisah dari Georgia.

Pemerintah di Port Villa juga yang menggandeng United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk masuk ke dalam kelompok negara-negara Melanesia, MSG, dengan status pemantau.

Baca juga: Advokat HAM Papua Tuntut Pembebasan Tiga Aktivis KNPB

Dalam pertarungan diplomatik di Mikronesia, Indonesia mengandalkan Kepuluan Fiji yang juga sering bersitegang dengan Vanuatu. Fiji misalnya memasukkan Indonesia sebagai mitra dan perwakilan resmi Papua Barat di MSG. Langkah itu ditentang keras oleh Vanuatu.

Dalam forum Kajian Universal Periodik HAM di PBB, perwakilan Indonesia Irwansyah Mukhlis tak lupa mengingatkan pemerintah di Port Villa agar menghormati "hukum internasional dan kedaulatan negara" dalam mendiskusikan Hak Asasi Manusia.

Atas kritik Indonesia, Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu, kepada stasiun radio Buzz 96FM bersikeras pihaknya tetap akan mendukung rakyat Papua Barat dalam pergulatannya melawan kolonialisme.

rzn/hp (dari berbagai sumber)