Inggris Tenggelam dalam Anarki

Empat hari telah berlalu sejak 52% penduduk Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa. Pasar masih lesu. Nilai tukar Poundsteerling merangkak di level rendah dan insiden rasialis terhadap kaum pendatang kian rajin memenuhi halaman surat kabar.

Ironisnya hingga kini pemerintah dan oposisi belum berniat meracik rencana kongkrit untuk Inggris tanpa Uni Eropa. Dua hari silam seorang anggota parlemen pro Brexit mengaku pihaknya "tidak memiliki rencana untuk Inggris pasca Brexit. Nomer 10 yang harusnya punya rencana," tuturnya merujuk pada Downing Street 10, kediaman perdana menteri.

PM David Cameron yang bakal lengser September mendatang juga enggan mengambil alih tanggungjawab. Sikap serupa ditunjukkan anggota kabinetnya yang mendukung keanggotaan Inggris di UE.

"Kita membutuhkan rencana untuk keluar dari masalah ini," tutur Menteri Keuangan George Osborne. "Tapi bukan tanggungjawab mereka yang ingin tetap di Uni Eropa untuk menjelaskan apa rencana selanjutnya jika kita keluar dari UE."

Inggris sedang berpacu dengan waktu. Di tengah krisis politik yang melanda dua partai terbesar, Konservatif dan Buruh, negeri kepulauan itu harus pula menyusun strategi dan memulai perundingan selama dua tahun dengan Uni Eropa untuk menetapkan berbagai isu, mulai dari bea cukai hingga imigrasi.

London didesak untuk segera mengaktifkan artikel 50 perjanjian Uni Eropa yang secara resmi menggariskan tenggat waktu berakhirnya keanggotan Inggris. "Kita tidak boleh menunggu lama," kata Kanselir Jerman Angela Merkel. "Saya mengerti Inggris membutuhkan waktu untuk membahas sejumlah hal. Tapi tidak akan ada negosiasi informal."

Sementara itu kubu pro Brexit mulai merombak narasi anti UE yang digunakan selama kampanye. Ketua Umum Partai UKIP yang ultra nasionalis, Nigel Farage, tiba-tiba bernada santun terhadap Brussels.

"Kami memenangkan perang. Kini kita harus memenangkan perdamaian," tuturnya di hadapan jurnalis jelang sidang parlemen Eropa ihwal referendum Inggris di Brussels. "Kami ingin menjadi teman baik, tetangga baik dan mitra dagang yang baik."

Kandidat terkuat pengganti Cameron, Boris Johnson, yang pro Brexit juga cuma mampu bertutur normatif. "Kita akan tetap memiliki akses terhadap pasar bersama," imbuhnya. Namun celotehan Johnson dibantah oleh Brussels. "Anda tidak bisa memiliki akses penuh terhadap pasar bersama tanpa menuruti aturan-aturan kami," kata seorang diplomat.

Ironisnya regulasi Uni Eropa yang beragam merupakan salah satu isu yang digunakan kubu pro Brexit buat memicu sentimen anti Brussels.

rzn/yf (rtr,afp,guardian,bbc)