AS dan Eropa Minta Iran Hentikan Pengayaan Logam Uranium

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada hari Selasa (06/07) mengumumkan, Iran berencana memproduksi logam uranium yang diperkaya dengan kemurnian hingga 20% untuk bahan bakar reaktor nuklir.

AS menyebut langkah Iran tersebut "provokatif." Langkah semacam ini akan menempatkan Teheran ke dalam pelanggaran lebih lanjut dari perjanjian nuklir 2015 yang dinegosiasikan di bawah pemerintahan Barack Obama. Perjanjian itu melarang semua rekayasa pada logam uranium karena dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir.

"Kami telah menjelaskan, langkah provokatif seperti itu tidak akan dan tidak akan memberi Iran pengaruh apa pun dalam negosiasi," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price. "Kami terus mendesak Iran untuk menghentikan langkah nekat ini."

Eropa peringatkan Iran

Inggris, Prancis dan Jerman mendukung seruan AS agar Iran membatalkan rencananya. Dalam sebuah pernyataan bersama, mereka mencatat pengumuman tersebut dengan "keprihatinan besar."

"Iran tidak memiliki kebutuhan sipil yang kredibel untuk riset dan pengembangan dan produksi logam uranium, yang merupakan langkah kunci dalam pengembangan senjata nuklir," kata ketiga negara tersebut.

"Dengan langkah-langkah terbarunya, Iran mengancam keberhasilan pembicaraan di Wina, meskipun kemajuan dicapai dalam enam putaran negosiasi," lanjut pernyataan tersebut.

Para pejabat Iran selalu bersikeras menyebutkan program atom Teheran adalah untuk pembangkit listrik dan tujuan medis. Kantor berita Reuters melaporkan, Iran telah memulai proses pengayaan logam uranium hingga 20%.

Tawaran lamban untuk hidupkan kembali perjanjian nuklir JCPOA

Negosiator dari Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB - AS, Inggris, Prancis, Cina, Rusia ditambah Jerman - telah mengadakan pembicaraan di Wina sejak April untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015 itu. Tetapi pembicaraan belum bergerak majudalam beberapa pekan terakhir dan ditunda pada 20 Juni lalu.

Perjanjian mengharuskan Iran membatasi kegiatan nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi. Penguasa di Teheran juga harus mengizinkan PBB untuk dapat memantau sejumlah fasilitas nuklir mereka.

Tetapi Iran telah berulang kali melanggar bagian dari perjanjian itu sejak mantan Presiden AS Donald Trump secara sepihak memutuskan untuk keluar dari perjanjian, meskipun negara lain yang ikut menandatangani Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) telah mencoba untuk menjaga perjanjian itu agar tetap berlaku tanpa AS. Kini, pemerintahan Biden telah menyatakan kesediaan untuk menandatangani kesepakatan itu sekali lagi, asalkan persyaratan tertentu terpenuhi.

Iran dalam pembicaraan nuklir lanjutan mulai tanggal 3 Agustus mendatang di Wina akan dipimpin langsung oleh presiden barunya, Ebrahim Raisi. 

rap/as  (AFP, AP, Reuters)