Apa Saja Sepak Terjang Doni Monardo di TNI?
9 Januari 2019
Kelak tugas menumpuk akan diemban Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, kata Presiden Joko Widodo. Sebab itu presiden memilih calon dengan kepemimpinan dan penguasaan yang kuat buat menggantikan Willem Rampangilei. Doni Monardo adalah sosok yang ditunjuk Jokowi menggawangi lembaga pengawal bencana tersebut.
"Kita harus tahu dan sadar bahwa negara ini dikelilingi oleh "ring of fire" sehingga perlu sebuah manajemen dan kepemimpinan yang kuat untuk mengonsolidasi agar cepat merespons bencana yang ada. Saya lihat Pak Letnan Jenderal Doni Monardo ini orangnya," kata Presiden.
Jokowi menyatakan lebih jauh, BNPB memiliki tugas berat merehabilitasi wilayah yang terdampak bencana seperti Lombok, Palu, Banten dan Lampung. Lembaga itu juga ditugasi memperkuat kesiapan lembaga pemerintah menghadapi bencana. Menurut BNPB potensi bencana hidrometeorologi di Indonesia sedang meningkat menyusul tingginya laju deforestasi, meluasnya lahan kritis dan kerusakan lingkungan.
"Perlu sebuah manajemen yang kuat, membutuhkan sebuah kepemimpinan yang kuat untuk mengkonsolidasi, mengkoordinasi baik pemda, baik di pusat, baik di provinsi, baik TNI, pangdam, kodam, korem, dan kepolisian dalam rangka segera cepat dan respons terhadap bencana yang ada," ujar Jokowi. "Saya kira pekerjaan besar bagi Pak Doni Monardo ini masih banyak sekali."
Karir militer di Kopassus
Doni Monardo merupakan lulusan Akademi Militer angkatan 1985, serupa dengan mantan Pangkostrad Edy Rahmayadi yang kini menjabat gubernur Sumatera Utara.
Namanya sempat mencuat pada 2011 silam saat terlibat operasi pembebasan Kapal Sinar Kudus yang dibajak perompak di Somalia. Karir perwira yang sejak lulus Akademi Kemiliteran sudah mengabdi untuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu kemudian melejit menjadi Komandan Paspampres hingga Danjen Kopassus.
Doni lalu mengepalai dua komando daerah militer, yakni Kodam XVI Pattimura untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara, serta Kodam III Siliwangi. Di Jawa Barat dia menebar jasa dengan menggagas program pembersihan sungai Citarum. Hingga kini prajurit Siliwangi masih diterjunkan ke lapangan, untuk membantu membersihkan sungai yang ditengarai termasuk yang paling kotor di dunia itu.
Mungkin kiprahnya mengkoordinasikan pembersihan Citarum pula yang membawa Doni ke BNPB. Meski demikian di lembaga barunya itu tugasnya tidak akan lebih ringan. Tahun 2019 pemerintah memangkas anggaran BNPB sebanyak Rp. 90 miliar menjadi Rp. 610 miliar dari yang sebelumnya Rp. 700 miliar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim pengurangan tersebut tidak akan berpengaruh banyak pada kesigapan bencana lantaran pemerintah telah menyiapkan dana mitigasi siap pakai untuk 2019 sebesar Rp. 7 triliun. Dana ini nantinya akan disalurkan bergantung pada kebutuhan di lapangan.
"Kan kita tahun lalu mengeluarkan lebih dari tujuh triliun rupiah sehingga anggaran itu tidak hanya yang di BNPB, yang kita tambahkan selalu dalam bentuk pengeluaran untuk on call setiap kali ada bencana," kata dia.
Warisan pekerjaan rumah yang makin berat
Di BNPB Doni akan melanjutkan pekerjaan rumah dua pendahulunya yang juga berasal dari TNI, yakni Mayor Jenderal (Purn.) Syamsul Maarif (2008-2015) dan Laksamana Muda (Purn.) Willem Rampangilei.
Doni adalah kepala BNPB dengan karir militer paling mencolok. Namun berbeda dengan pendahulunya, Doni belum pernah berpengalaman menanggulangi bencana dalam skala besar atau memiliki kapasitas keilmuan yang sepadan.
Bekas Kepala BNPB, Syamsul Maarif, misalnya pernah terlibat menanggulangi bencana tsunami di Aceh 2004 dan Rampangilei sempat mengepalai Dinas Hidrografi dan Oseanografi di Mabes TNI AL.
Meski begitu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim kepada media nasional, Doni dipilih lantaran kapasitasnya sebagai perwira aktif diharapkan lebih mampu mengkoordinasi penanggulangan bencana di daerah.
rzn/as (dari berbagai sumber)