Jalan Panjang Dialog Papua

Pertemuan merekomendasikan agar pemerintah menghentikan seluruh intimidasi sebagai syarat awal dialog.

Pemerintah Indonesia juga menyatakan, terus mengupayakan dialog dengan Organisasi Papua Merdeka OPM. Utusan Khusus Presiden untuk dialog Papua, Farid Husain mengatakan, telah memulai sejumlah pertemuan untuk mengindentifikasi wakil-wakil masyarakat Papua. Mantan juru runding konflik Poso, Ambon dan Aceh itu juga mengungkap sejumlah kesulitan yang dihadapi “di sana terlalu banyak faksi, saya cuma membagi dua. (faksi) Politik dan tentara TPM. Nah di tentara nya itu ada banyak faksi lagi. Ada di pesisir ada di perbatasan ada di gunung. Masing masing ada panglima nya. Masing masing menanggap bukan dia komandan nya. Ada juga yang liar yang selalu nembak nembak itu”.

Peneliti masalah Papua dari LIPI, Muridan S. Widjoyo memahami kesulitan itu mengingat, banyaknya faksi OPM. Menurut Muridan, tidak seperti Gerakan Aceh Merdeka, wakil wakil kelompok Papua juga tersebar di sejumlah negara seperti di Australia, Vanuatu, Inggris, Amerika dan Belanda. Sehingga diperlukan waktu yang lama untuk mengajak mereka bicara dan menyiapkan dialog.

Faktor lainnya adalah karena kompleksitas kekerasan yang terjadi sejak lama di Papua “Ini kan Papua sudah 46 tahun, konfliknya dan siklus kekerasan nya sudah mendalam. Kebencian itu sudah luar biasa terhadap Indonesia. Pra dialog nya ini bakal agak panjang. Kira kira 6 bulan sampai 1 tahun ini baru pra dialog. Pra dialog itu apa, komunikasi - komunikasi awal, nanti gimana dialognya, mau dimana. Itu persoalan serius mau dimana. Siapa yang mewakili Papua siapa wakil Indonesia misalnya. Itu semua harus disepakati dan itu semua ada dalam proses pra dialog” kata Muridan.

Bagaimanapun, Muridan optimis dialog akan bisa diwujudkan. LIPI sendiri mengaku telah memiliki peta wakil-wakil kelompok OPM yang bisa diajak berunding dan telah menyerahkannya ke pemerintah.

Lebih jauh, Muridan menyesalkan sejumlah langkah pemerintah yang dianggap bisa menjadi ganjalan dialog “Ada yang kontraproduktif ya. Kita mau dialog - dialog begini, tapi aparat melakukan kekerasan. Asrama-asrama (Papua) didatangi, diintimidasi. Penangkapan juga masih terjadi. MRP (Mejelis Rakyat Papua) dibelah jadi dua. Itu kan semua masih gaya politik lama, Kementerian dalam negeri dan Polhukam kan. Yang sebetulnya nanti mengganggu proses pra dialog itu. Kalau mereka membuat kebijakan yang membuat marah orang Papua dan Pemda di Papua. Terakhir kan misalnya begini, Agus Alua sama Hana Hikoyabi sudah terpilih jadi anggota MRP tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh Kemendagri”

Zaki Amrullah

Editor: Andy Budiman