Jerman Perangi Ekstremisme dalam Pelayanan Sipil

Memang ada ekstremis sayap kanan di antara angkatan bersenjata, polisi, dan peradilan Jerman. Meskipun jumlahnya relatif kecil, mereka dapat merusak kepercayaan terhadap supremasi hukum di Jerman.

Itulah sebabnya Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mendorong perubahan aturan disipliner agar lebih mudah memecat pegawai negeri yang ekstremis.

Saat ini, prosedur disipliner untuk memecat pegawai negeri semacam itu membutuhkan waktu rata-rata empat tahun dan selama itu pula para tertuduh menerima gaji penuh.

Ancaman terhadap supremasi hukum dan demokrasi?

"Kami tidak akan membiarkan negara konstitusional demokratis kami disabotase dari dalam oleh para ekstremis," kata Faeser. Jika integritas negara rusak, maka akan sangat berbahaya bagi supremasi hukum dan demokrasi, tambahnya.

Rencana Faeser dimotivasi oleh kasus-kasus seperti yang terjadi pada mantan tentara Bundeswehr, Franco A., seorang ekstremis sayap kanan yang dituduh merencanakan serangan teroris dengan menyamar sebagai pengungsi Suriah. Dia telah dijatuhi hukuman penjara.

Baru-baru ini juga ada plot untuk menggulingkan negara oleh apa yang disebut Reichsbürger, sebuah gerakan konspirasi ekstremis sayap kanan, sementara badan intelijen dalam negeri Jerman, BfV, juga menduga ada seorang hakim yang menganut ideologi ekstremis sayap kanan. Semua kasus ini melibatkan orang-orang yang telah bersumpah untuk menegakkan konstitusi.

Faeser mengatakan "siapa pun yang melawan negara tidak boleh bekerja untuk negara dan setiap kasus ekstremisme harus memiliki konsekuensinya."

Para ahli skeptis terhadap usulan perubahan hukum disipliner

Jika parlemen Jerman menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan Faeser, pihak berwenang akan dapat mencopot siapa pun yang berusaha merongrong konstitusi dari jabatannya melalui tindakan administratif. Hingga saat ini, mereka harus mengambil tindakan hukum untuk melakukannya.

Namun, banyak ahli yang tidak terlalu yakin dengan rencana perubahan dalam hukum disipliner ini. "Diragukan apakah tujuan untuk mempercepat proses disipliner dapat benar-benar tercapai," kata Aliansi Hakim Administratif Jerman.

Asosiasi Pegawai Negeri Sipil Jerman, yang memiliki sekitar 1,3 juta anggota, juga bersikap skeptis.

Konfederasi Serikat Buruh Jerman bahkan meyakini bahwa reformasi tersebut dapat menjadi bumerang, karena mereka yang terkena dampaknya dapat mengambil langkah hukum untuk menentang pemecatan mereka dari pegawai negeri - sebuah hak yang dijamin oleh konstitusi.

Faeser sendiri tampaknya menyadari hal ini, dengan mengakui bahwa "tidak ada yang akan berubah dalam hal ini: pengadilan administratif masih dapat meninjau keputusan tersebut." Dan itu berarti kasus pengadilannya bakal panjang.

Menteri Dalam Negeri Jerman itu juga mengatakan bahwa rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan bukanlah untuk meragukan loyalitas pegawai negeri secara umum. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa RUU tersebut ditujukan semata-mata untuk mempercepat tindakan hukum terhadap para tersangka yang diduga sebagai musuh konstitusi, dengan standar hukum yang sama seperti yang masih berlaku.

Faeser mengatakan bahwa reformasi ini jberfungsi untuk melindungi "sebagian besar pegawai negeri yang bertindak dengan benar." Pegawai negeri sipil Jerman berkewajiban untuk mendukung tatanan demokrasi negara dan mempertahankannya di tempat kerja, tetapi juga ketika mereka berada di luar jam kerja. Ketika terlibat dalam aktivisme politik, mereka diharapkan untuk bersikap moderat dan menahan diri.

Negara bagian Baden-Württemberg sudah melakukannya

Menteri Dalam Negeri Negara Bagian Baden-Württemberg, Thomas Strobl, mendukung inisiatif Faeser. Negara bagian di barat daya Jerman itu telah mengizinkan pemecatan pegawai negeri sipil ekstremis sejak tahun 2008.

"Kami mengharapkan pegawai negeri kami untuk membela kebebasan, demokrasi dan negara konstitusional kita," kata Strobl, kepada DW. "Tindakan harus diambil dengan cepat dan tegas ketika ekstremis sayap kanan bekerja."

Rancangan undang-undang ini secara eksplisit mencontoh cara yang dilakukan di Baden-Württemberg, di mana peraturan tersebut telah "terbukti efektif selama lebih dari 10 tahun."

Namun, Strobl tidak mengatakan berapa banyak pegawai negeri yang sejauh ini telah dicopot dari jabatan mereka karena tindakan inkonstitusional. Ia mengatakan bahwa negara tidak mengumpulkan data tentang pemecatan semacam itu, dan menambahkan bahwa "Kementerian Dalam Negeri Jerman belum pernah melakukan proses pendisiplinan atas kegiatan ekstremis dalam beberapa tahun terakhir."

Beberapa tindakan disipliner yang dilakukan di tingkat federal

Pernyataan-pernyataan seperti ini cenderung memperkuat keraguan mereka yang menentang rencana Faeser.

Asosiasi Pegawai Negeri Sipil telah merujuk pada angka-angka dari rancangan undang-undang yang menunjukkan bahwa 373 tindakan disipliner dilakukan di tingkat federal pada tahun 2021. Jumlah ini setara dengan 0,2% dari sekitar 190.000 pegawai negeri Jerman. Pada periode yang bersamaan, hanya 25 kasus yang diajukan ke pengadilan administratif, setara dengan 0,01%.

"Bahkan jika dibandingkan dalam beberapa tahun, jumlah proses disipliner masih berada pada tingkat yang sangat rendah," demikian menurut rancangan undang-undang tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa "hanya dalam beberapa kasus saja kepercayaan terhadap pelaksanaan tugas dan integritas pelayanan publik terguncang secara permanen sehingga tindakan yang relevan harus diambil."

Yang terburuk, orang bisa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri atau pensiunnya dibatalkan. Namun, contoh dari Baden-Württemberg menunjukkan bahwa konsekuensi-konsekuensi ini tidak hanya dihadapi oleh para ekstremis. Seorang polisi Baden-Württemberg dipecat dari pegawai negeri karena terbukti melakukan penipuan. Dia mengajukan gugatan terhadap pemecatannya, namun kasusnya ditolak oleh pengadilan tinggi Jerman.

Partai Sosial Demokrat SPD telah mengumumkan bahwa mereka akan menyambut baik rancangan undang-undang tersebut. Namun, Partai Hijau yang termasuk anggota koalisi pemerintahan telah menyerukan revisi. (ap/hp)

Artikel ini disadur dari bahasa Jerman.

*Catatan redaksi: DW mengikuti kode etik pers Jerman, yang menekankan pentingnya melindungi privasi tersangka pelaku kejahatan atau korban dan mewajibkan kami untuk tidak menyebutkan nama lengkap dalam kasus-kasus semacam itu.