Jerman Permudah Deportasi Migran Kriminal
11 Agustus 2016
Menteri dalam negeri Jerman Thomas de Maiziere bereaksi atas aksi serangan kekerasan yang bisa dikategorikan terror di Würzburg, München dan Ansbach. Tindakan keamanan di seluruh Jerman akan diperketat dan pengusiran warga asing kriminal dipermudah.
Pemerintah di Berlin juga merencanakan peningkatkan jumlah personal kepolisian, membentuk pusat unit kejahatan informatika dan siber serta aturan deportasi cepat bagi warga migran yang dinilai membahayakan keamanan umum dengan bergabung dengan kelompok teror asing atau melakukan tindak kriminal.
Menteri dalam negeri Thomas de Maiziere menyatakan yakin, berbagai tindakan yang diusulkan akan dapat meningkatkan keamanan di Jerman dalam tempo secepatnya. „Asal saja seluruh proposal sudah bisa diputuskan dan diimplementasikan pada periode legislatur sekarang yang akan berakhir pertengahan tahun depan“, ujar mendagri Jerman kepada reporter di Berlin.
Deportasi cepat bagi teroris
Terutama usulan deportasi cepat yang akan ditambahkan pada aturan ijin tinggal di Jerman, akan jadi landasan baru dalam tema migrasi dan pengusiran warga asing yang terlibat aksi kriminal. Mereka yang terlibat aksi „membahayakan keamanan publik“ juga bisa dicabut kewarga negaraan Jermannya.
De Maiziere juga menambahkan tindakan keamanan di Jerman terus ditingkatkan menghadapi beragam tantangan baru. Tapi ia juga menyebutkan, tindakan baru masih tetap diperlukan, termasuk pembentukan kantor pusat bagi informasi dan keamanan siber. Tugas lembaga yang memiliki 400 petugas ini antara lain memberi dukungan kepada apara keamanan dengan mengembangkan metode serta strategi memerangi kejahatan internet.
Untuk mencegah radikalisasi di kalangan pengungsi, mendagri Jerman memandang penting pendampingan sosial lebih baik untuk mereka, Para pendidik juga harus dipersiapkan untuk menghadapi orang-orang yang mengalami trauma perang berat. Selain itu menter dalam negeri De Maiziere menyatakan, pembahasan dua hal sensitif lainnya. Pertama penghapusan sepenuhnya ketentuan kewarganegaraan ganda dan pelarangan pemakaian burqa. Kedua usulan ditolak. „Kita tidak bisa melarang semua hal yang tidak bisa kita terima“, ujar dia. Terutama pelarangan burqa secara hukum konstitusi juga problematis.