Jerman Perpanjang Misi di Libanon dan Sudan

Delegasi anggota parlemen dari Libanon dan perwakilan tentara Jerman dengan serius mengikuti sidang parlemen Jerman-Bundestag, membahas perpanjangan mandat penugasan angkatan laut Jerman di Libanon. Parlemen dengan suara mayoritas menyepakati perpanjangan mandat pasukan Jerman-Bundeswehr di Libanon selama 15 bulan. Anggota parlemen dari Partai Sosial Demokrat-SPD, Rolf Mützenich menilai misi UNIFIL sebagai sukses.

Mützenich menegaskan : “Warga Libanon mengharapkan masadepan lebih baik. UNIFIL tidak mewujudkannya sendirian, tapi tanpa misi perdamaian ini, tidak mungkin ada kemajuan.“

Akan tetapi kritik terhadap misi di Libanon itu cukup gencar. Sekitar 100 anggota parlemen Jerman menentangnya. Terutama Partai Liberal Demokrat-FDP meragukan bahwa gabungan angkatan laut internasional benar-benar dapat mencegah penyelundupan senjata. Hisbullah mengumumkan, memiliki persenjataan lebih banyak, dibanding sebelum perang. Anggota FDP Birgit Homburger mengungkapkan : "Kesimpulannya, kawasan darat terbuka lebar untuk penyelundupan senjata, sementara kawasan laut menimbang hal ini, hanya berdampak plasebo.“

Anggota parlemen dari Partai Kristen Demokrat-CDU, Eckart von Klaeden membela perpanjangan mandat di Libanon tb. Disebutkannya, misi di bawah PBB itu, tidak bertujuan mengurangi penyelundupan senjata. Melainkan kontribusi bagi stabilisasi Libanon dan seluruh kawasan Timur tengah. Namun anggota parlemen dari partai kiri Die Linke, Wolfgang Gehrcke menilai campur tangan serdadu Jerman di kawasan itu tidak netral, menimbang kedekatan Jerman dengan Israel.

Namun pemerintah di Berlin sudah memutuskan perpanjangan mandatnya, serta menyiapkan anggaran sebesar 90 juta Euro untuk penugasan 230 serdadu Jerman selama 15 bulan berikutnya.

Parlemen Jerman dengan suara mayoritas juga menyepakati perpanjangan dua misi pasukan Jerman di Sudan selama satu tahun. Yang pertama adalah tugas 39 pengamat militer Jerman dalam kerangka misi PBB-UNMIS, untuk memantau kesepakatan perdamaian antara kawasan Utara dan Selatan Sudan dari tahun 2005, yang mengakhiri perang saudara selama beberapa dekade di negara Afrika itu.

Yang masih dipersengketakan adalah misi berikutnya, berupa rencana penugasan 250 serdadu Jerman dalam misi PBB dan Uni Afrika-UNAMID untuk mengakhiri perang saudara di provinsi Darfur di barat Sudan. Pasukan Jerman bertugas untuk pengangkutan pasukan dan logistik lewat udara. Namun sejauh ini misinya belum dapat diwujudkan. Anggota SPD Brunhilde Irber menyebutkan, kapasitas yang ditawarkan Jerman tidak dimanfaatkan. Masalah berikutnya adalah hambatan yang dilakukan presiden Sudan, Omar al Bashir. Sementara perintah penangkapan dari mahkamah kejahatan internasional terhadap Al Bashir, dengan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, semakin mempertajam situasinya.

Namun jurubicara fraksi partai Hijau, Kerstin Müller mengatakan, pemerintah Jerman dapat berbuat lebih banyak. Müller menegaskan : “Karena itu kami menuntut pemerintah Jerman dalam kerangka misi PBB dan kesepakatan Lissabon untuk dialog antara Uni Eropa dan Afrika, membentuk prakarsa perdamaian Sudan. Karena masalahnya menyangkut genosida dan krisis humaniter terberat sedunia.“