John Lee Terpilih Jadi Kepala Eksekutif Hong Kong

Hong Kong memilih pemimpin baru, John Lee, pada Minggu (08/05).

Lee, 64, akan menggantikan Carrie Lam dan resmi menjabat Kepala Eksekutif Hong Kong mulai 1 Juli 2022. Lee adalah mantan Sekretaris Kepala Hong Kong sebelum dia mencalonkan diri menjadi kepala eksekutif wilayah administrasi khusus Cina.

Lee menjadi satu-satunya kandidat dalam pemilihan dan komite yang memilihnya merupakan tokoh-tokoh pro-Beijing dari lingkaran pendirian Hong Kong pada September 2021. Sebelumnya, dia menjabat mantan wakil sekretaris komisaris polisi sampai dipromosikan menjadi sekretaris kepala pada 2021, lewat reputasi yang ia bangun dalam menegakkan hukum dan ketertiban yang ketat.

Lee memiliki citra "pria tangguh dan penegak hukum yang tidak ingin mendengarkan pandangan orang lain, mengakomodasi, atau diukur,” kata Kenneth Chan, seorang ilmuwan politik di Hong Kong Baptist University, baru-baru ini kepada DW.

Namun, para kritikus menyoroti peran Lee dalam tindakan keras pemerintah terhadap pengunjuk rasa selama gerakan pro-demokrasi 2019. Ia sebagai petugas keamanan saat itu, turut andil dalam penangkapan ribuan warga pro-demokrasi. Saat itu, polisi juga dikritik karena menggunakan kekuatan berlebihan.

Komite pro-Beijing memilih John Lee

Meskipun konstitusi mini kota itu menjanjikan hak pilih universal, Hong Kong tidak pernah menjadi negara demokrasi, memicu sumber kekecewaan, dan protes publik selama bertahun-tahun sejak penyerahan tahun 1997 ke Cina.

Pemimpinnya justru dipilih oleh "panitia pemilihan” yang saat ini terdiri dari 1.461 orang. Mayoritas 1.416 anggota memilih Lee, dan delapan lainnya menentangnya. Sementara lainnya tidak memberikan suara.

"Saya menyatakan bahwa satu-satunya calon, Tuan John Lee Ka-chiu yang dikembalikan dalam pemilihan yang disebutkan di atas, selamat,” kata petugas hakim, Keith Yeung Kar-hung.

Proses Hong Kong untuk menunjuk Lee sebagai pemimpin barunya melanggar norma-norma demokrasi, menurut Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell.

"Uni Eropa menyesali pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme politik dan melihat proses seleksi ini sebagai langkah lain dalam pembongkaran prinsip ‘satu negara, dua sistem',” katanya dalam sebuah pernyataan.

Keamanan diperketat di pusat pemungutan suara

Media lokal melaporkan kehadiran polisi di tempat pemungutan suara di pusat pameran di distrik Wan Chai, Hong Kong.

Laporan media juga menyebut ada sekitar 6.000 hingga 7.000 petugas bersiaga. Associated Press melaporkan bahwa polisi memeriksa barang-barang dan mencatat data pribadi mereka di lokasi.

Pendekatan keras Lee menimbulkan kekhawatiran

Para ahli khawatir Lee menggunakan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial untuk lebih menekan pengunjuk rasa dan media. Kecemasan itu muncul karena Lee telah bersumpah menegakkan tanggung jawab konstitusional untuk menegakkan seperangkat peraturan baru melarang tindakan yang dianggap memusuhi Cina.

Selama dua tahun terakhir, puluhan media berita pro-demokrasi terpaksa ditutup karena karyawannya ditangkap.

Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional pada 2020 yang secara efektif memberinya kekuatan untuk menghukum pengunjuk rasa seumur hidup.

rw/ha (Reuters, AFP, AP)