Jokowi Teken PP Perlindungan ABK Niaga/Perikanan Migran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) soal perlindungan awak kapal niaga/perikanan migran. Hal itu sebagai upaya menghapus perbudakan anak buah kapal (ABK).

PP itu adalah PP Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

"Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia," demikian bunyi penjelasan PP 22/2022 yang dikutip detikcom, Jumat (10/06).

Untuk Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang bekerja secara perseorangan harus melaporkan:

1. Rencana keberangkatan secara daring atau luring kepada Dinas Kabupaten/Kota

2. Kedatangan kepada Perwakilan Republik Indonesia secara daring melalui Portal Peduli Warga Negara Indonesia atau luring.

Syarat menjadi awak tersebut di antaranya:

1. Minimal usia 18 tahun

2. Memiliki kompetensi

3. Sehat jasmani dan rohani

4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial

5. Memiliki dokumen lengkap.

Adapun Penempatan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran oleh BP2MI dilaksanakan perjanjian tertulis antara:

1. Pemerintah RI-Pemerintah negara tujuan

2. Pemerintah RI (menteri/BP2MI) dengan pemberi kerja/prinsipal.

Tahapan penempatannya itu melalui:

1. Pemberian informasi;

2. Pendaftaran;

3. Seleksi;

4. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi;

5. Penandatanganan Perjanjian Penempatan;

6. Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;

7. Pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan;

8. Penandatanganan PKL; dan

9. Pemberangkatan.

Sedangkan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia sedikitnya harus memenuhi syarat:

1. Berbadan hukum

2. Memiliki modal disetor minimal Rp5 miliar

3. Deposito ke bank pemerintah minimal Rp1,5 miliar untuk jaminan

4. Memiliki sarana dan prasarana.

Adapun pemberi upah wajib untuk memberikan:

1. Upah

2. Waktu kerja

3. Waktu istirahat

4. Hak cuti

5. Pemulangan

6. Hak kompensasi atas hilangnya kapal

7. Manning levels

8. Pengembangan kemampuan dan karier

9. Memperoleh akomodasi, fasilitas, rekreasi, makanan, minuman dan air bersih

10. Pelayanan kesehatan di atas kapal dan darat

11. Keselamatan dan kesehatan kerja

12. Pencegahan kecelakaan kerja

13. Akses fasilitas kesejahteraan di pelabuhan

14. Jaminan sosial dan asuransi. (ha)

 

Baca selengkapnya di: Detik News

Hapus Perbudakan, Jokowi Teken PP Perlindungan ABK Niaga/Perikanan Migran