Kampanye Antirasuah Guncang Partai Komunis Vietnam?

Bulan April lalu, Vuong Dinh Hue, seorang petinggi Partai Komunis Vietnam, mengundurkan diri sebagai kepala Majelis Nasional setelah dituduh melakukan "sejumlah pelanggaran" terhadap aturan partai.

Tanpa merinci alasan pemecatan, Komite Sentral Partai berdalih soal adanya "kekurangan" di balik pengunduran diri Hue dari jabatan politik tertinggi keempat di Vietnam tersebut.

Menurut laporan media pemerintah VN Express, Hue dianggap telah melakukan "pelanggaran yang berimbas pada reputasi partai."

Sosok berusia 67 tahun itu adalah veteran politik yang menjabat ketua Majelis Nasional sejak 2021. Dia juga pernah menjabat wakil perdana menteri Vietnam antara 2016 dan 2020.

Lengsernya Hue didahului langkah serupa oleh sejumlah petinggi lain Partai Komunis Vietnam.

Maret lalu, Presiden Vo Van Thuong mengundurkan diri hanya setelah setahun menjabat, juga karena melakukan "pelanggaran" aturan partai.

Dia merupakan presiden Vietnam kedua yang harus mengosongkan jabatannya dalam dua tahun terakhir, setelah Nguyen Xuan Phuc dipaksa lengser pada Januari 2023. Dia dituduh telah "melakukan kesalahan," menyusul laporan dugaan tindak korupsi selama pandemi Covid-19.

Keretakan di Partai Komunis Vietnam?

Terlepas dari catatan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Vietnam diperintah dalam sistem satu partai dengan Partai Komunis mengontrol semua instansi pemerintah, media dan organisasi swadaya. Pemerintah di Hanoi dikenal punya reputasi korup, menyuburkan sensor politik dan dipenuhi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Tokoh di balik aksi pembersihan di Vietnam adalah Nguyen Phu Trong, Sekretaris Jendral Partai Komunis. Sejak 2016 dia menggencarkan perang anti-rasuah yang menjerat ribuan pejabat publik atau pelaku usaha.

Kepemimpinan di Vietnam terdiri atas "empat pilar" kekuasaan, yakni posisi sekjen partai, presiden, perdana menteri dan ketua umum Majelis Nasional Vietnam.

Pengunduran diri atau pemecatan secara mendadak selama ini jarang terjadi di Partai Komunis Vietnam. Sebabnya, aksi lengser sejumlah pejabat tinggi mengundang sejumlah pertanyaan.

Nguyen Khac Giang, peneliti di ISEAS Yusof Ishak Institute, Singapura, mengatakan kepada DW betapa Hanoi sedang menghadapi "gejolak politik," yang belum pernah ada sejak beberapa dekade terakhir.

"Pengunduran diri Vuong Dinh Hue mengindikasikan bahwa kita sedang mengalami periode paling bergejolak sejak berakhir Perang Vietnam. Sejak 1956, tidak seorang pun dari empat pilar yang mengundurkan diri di tengah masa jabatan. Tapi dalam tiga tahun terakhir, sudah dua pejabat yang lengser," kata dia.

Zachary Abuza, pemerhati politik Asia Tenggara di National War College di Washington, mengatakan Sekjen Partai Komunis Trong menggencarkan "kampanye anti-korupsi berskala besar” karena dia "yakin bahwa legitimasi partainya sedang dipertaruhkan.”

"Dalam banyak hal, partai menjadi lebih lemah. Pergantian pemimpin menyebabkan destabilisasi. Pembersihan pejabat senior akan  melemahkan organisasi. Namun hal ini juga mendelegitimasi partai di mata masyarakat. Bukan hanya ada satu atau dua apel busuk, melainkan semuanya,” imbuhnya.

Radikalisasi Politbiro?

Abuza mengatakan, lima dari 18 anggota Politbiro Vietnam telah dipaksa mengundurkan diri sejak Desember 2022.

Politbiro adalah badan pengambil keputusan tertinggi Partai Komunis. Badan ini telah mengalami beberapa perubahan, dan terakhir mencakup beberapa anggota dari Kementerian Keamanan Publik, MPS.

"Hal yang seharusnya sangat memprihatinkan bagi Vietnam saat ini adalah kuatnya dominasi blok keamanan di dalam Politbiro,” kata Abuza. "Semuanya memiliki karir panjang di MPS yang ikut membentuk pandangan politik mereka,” tambahnya.

Dalam dokumen Politbiro berjudul "Panduan 24,” tertanggal Juli 2023 yang bocor ke publik, terungkap rencana Partai Komunis untuk meningkatkan sensor dan pengawasan media, serta menekan masyarakat sipil dan membatasi pengaruh asing.

Dalam laporannya, Project 88, organisasi pro-demokrasi di Vietnam, menulis betapa Amerika Serikat dan Uni Eropa "berpendapat bahwa dengan memperdalam hubungan dengan pemerintahan Komunis, mereka akan membantu memajukan hak asasi manusia di Vietnam." Tapi doktrin keamanan nasional yang baru dirilis telah "mengubur pemikiran ajaib ini."

Dampak ekonomi dari pemberantasan korupsi?

Perombakan susunan pejabat tinggi pemerintahan dan prioritas tinggi terhadap keamanan nasional, terjadi kurang dari setahun setelah Amerika Serikat dan Vietnam meningkatkan hubungan menjadi mitra strategis yang komprehensif. AS adalah mitra dagang terbesar kedua bagi Vietnam, setelah Cina.

Analis mengatakan tuduhan korupsi tingkat tinggi di Vietnam dapat membuat gentar investor asing. Di sisi lain, eksekusi mati baru-baru ini terhadap pengusaha wanita Truong My Lan, yang dinyatakan bersalah melakukan penggelapan sekitar USD12,5 miliar, juga diprotes negara-negara Barat.

"Ketidakstabilan ini meresahkan negara yang telah mengalami stabilitas politik selama empat dekade terakhir setelah reformasi pasar pada tahun 1986,” kata Giang.

"Memulihkan keadaan normal sangat penting untuk meyakinkan investor, namun hal ini tidak akan mudah, mengingat dinamika kampanye antikorupsisaat ini,” tambahnya.

Meski demikian, rezim Komunis Vietnam diyakini tidak akan menyerah, menurut Abuza. "Partai Komunis tidak akan menghilang dalam waktu dekat. Partai ini masih memiliki organisasi nasional dan legitimasi karena ikut memimpin perjuangan kemerdekaan dan reunifikasi, serta pembangunan ekonomi sejak tahun 1987," katanya.

"Tetapi itu tidak berarti mereka tidak dihadapkan dengan banyak tantangan. Sistem politik menciptakan kolam talenta yang sangat kecil dan dangkal di kalangan elit partai. Politik tidak pernah bersifat se-personal dan seburuk ini. Perpecahan internal akan menciptakan kerusakan jangka panjang pada Partai Komunis,” tambahnya.

rzn/vlz