Inilah Faktor Pemicu Kekerasan Antar Agama di India

Negara bagian India Haryana di utara yang berbatasan dengan ibukota New Delhi, jadi titik api paling anyar kekerasan antar agama di negara itu. Bulan Juli lalu kekerasan antar agama pecah, setelah kelompok Hindu garis keras menggelar pawai di disrik Nuh yang dihuni mayoritas muslim.

Bentrokan berdarah di negara bagian yang dikuasi partai  Bharatiya Janata Party (BJP) yang berhaluan Hindu-Nasionalistik dari PM Narendra Modi itu, menyebabkan enam orang tewas dan 50 lainnya cedera.

Akis kekerasan meluas ke kota Gurugram, dimana gerombolan perusuh membakar sebuah mesjid dan menewaskan salah satu imam panutan di sana. Para perusuh juga membakar toko-toko dan kendaraan milik warga yang mayoritasnya muslim.

Pemerintah bereaksi "mendukung"

Para pejabat di sejumlah negara bagian lain yang dikuasai partai BJP merespons aksi kekerasan itu dengan membongkar toko dan bangunan milik warga muslim, dengan tuduhan dibangun secara ilegal. Pemerintah lokal kemudian merubuhkan 94 rumah dan 212 bangunan lainnya.

Sejauh ini sudah lebih 750 bangunan milik warga muslim yang dihancurkan atau dibongkar. Operasi penghancuran bangunan itu baru dihentikan pekan ini, setelah pengadilan tinggi di negara bagian bersangkutan memerintahkan penghentiannya.

Pemerintah India dituding menarget kaum muslim dengan respons mereka, walau pemerintah juga jadi target aksi kekerasan. Asaduddin Owaisi, seorang anggota parlemen dari partai All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen menuding partai BJP yang saat ini memerintah telah membebaskan para perusuh.

"Ini aksi unilateral. Para pelaku kejahatan dibiarkan bebas. Ratusan warga miskin muslim jadi tunawisma, karena aksi target penghancuran bangunan terutama berdampak pada mereka", kata Owaisi kepada DW.

BJP sibuk cari kambing hitam

BJP menanggapi dengan menuduh, ada konspirasi lebih besar, di balik bentrokan antara dua komunitas itu.

"Jika kedua komunitas punya senjata api, itu jadi masalah penyelidikan, bagaimana mereka memiliki senjata, dan menciptakan atmosfir semacam itu. Pemerintah Haryana akan melakukan penyelidikan", ujar Rao Inderjit Singh seorang menteri dari BJP kepada media.

Meenakshi Ganguly, wakil direktur Human Rights Watch kawasan Asia mengatakan, insiden semacam di Haryana dan di negara bagian lain di India, adalah dampak buruk dan jelas dari politik Hindu nasionalistik dari BJP.

"Sangat mengecewakan bahwa pemerintah India secara terang-terangan sangat bias dalam respons mereka terhadap kekerasan komunal, dan gagal mengadili mereka yang menghasut aksi kekerasan terhadap minoritas. Tetapi menyimpulkan dan menghukum komunitas secara kolektif , jika mereka terprovokasi untuk protes," ujar Ganguly kepada DW.

Hindu Nasionalistis bertanggung jawab atas pecahnya kekerasan

Dalam beberapa tahun belakangan, prosesi keagamaan Hindu di seluruh India seringkali berujung pada aksi kekerasan dan kekacauan. Banyak warga India sekarang mencemaskan meningkatnya polarisasi di masyarakat.

Sebuah laporan terperinci yang disusun Citizens and Lawyers Initiative yang dirilis awal tahun ini, merinci pola yang terus diulang oleh organisasi Hindu garis keras untuk memprovokasi dan meneror kaum muslim, guna menciptakan polarisasi selama digelarnya festival Hindu.

Laporan berjudul "Routes of Wrath: Weaponising Religious Processions," setebal 174 halaman itu menyebutkan, prosesi Hindu semacam itu sendiri, pada dasarnya merupakan katalis untuk aksi kekerasan dalam berbagai cara.

"Prosesi mengusung slogan dan musik yang kasar dan secara terbuka menyerukan aki kekerasan terhadap warga non-Hindu, khususnya komunitas muslim", demikian laporan itu.

Apa yang diklaim sebagai slogan keagamaan biasa, faktanya adalah pesan politik langsung yang menyerukan dan juga diikuti dengan aksi pembunuhan oleh gerombolan, atau kekerasan terhadap kaum minoritas.

Idelogi Hindutva agenda utama BJP

Kaum muslim di India semakin merasa terancam setelah BJP menjadi penguasa pada 2014. Hindu adalah mayoritas dari sekitar1,4 milyar populasi India. Kelompok garis keras Hindu, belum lama ini bahkan mendeklarasikan, India adalah negara Hindu dan mengukuhkan supremasi Hindu dalam undang-undang.

Tuntutan ini bak gayung bersambut dengan sasaran BJP yang mengusung agenda Hindu Nasionalistik, yang ingin mengucilkan kelompok agama minoritas, terutama kaum muslim. Para pengritik memperingatkan, makin maraknya ujaran kebencian dan aksi kekerasan yang menarget sekitar 210 juta kaum muslim di India dalam beberapa tahun belakangan.

Kredo yang dicanangkan BJP sejak 1989 adalah  "Hindutva", yakni ideologi politik yang menonjolkan nilai-nilai agama Hindu sebagai acuan budaya dan kemasyarakatan India.

"Kekuasaan negara sekarang menjadi sebuah asesori dari Hindutva, sebagai ekspresi ideologi yang memiliki niat ekspansionis. Dan di situlah terdapat bahaya besar bagi tataan konstitusional", pungkas Sukumar Muralidharan, seorang peneliti dan penulis independen, kepada DW. (as/hp)