Kementerian Era Prabowo Bertambah?

Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman menganggap wajar jika nantinya kabinet Prabowo-Gibran memerlukan keterlibatan banyak pihak. Dia menilai kabinet gemuk demi kenegaraan merupakan hal baik untuk menjawab tantangan ke depan.

"Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," kata Habiburokhman kepada wartawan di kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).

"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," imbuhnya.

Habiburokhman menepis pandangan jika penambahan pos menteri untuk mengakomodasi dukungan politik. Dia menyerahkan ke Prabowo ihwal wacana penambahan pos kementerian itu.

"Masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi, kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo, sebagai president elected," sambungnya.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Di sisi lain, Habiburokhman mengaku menerima masukan adanya masalah di beberapa kementerian saat ini. Dia menyinggung Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Coba di Kumham ya, itu ada fungsi-fungsi kedirjenan yang berbeda satu sama lain secara ekstrem sebetulnya. AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan permasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung. Lalu ada juga HAM, Ditjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus," lanjut dia.

"Begitu juga lingkungan, yang kemarin sempat ribut itu, lingkungan hidup dan kehutanan kalau nggak salah. Praktiknya bahkan sempat ada ini di dua komisi," kata Habiburokhman.

Dia mengatakan perlu menyempurnakan kembali permasalahan yang terjadi di sejumlah kementerian. Maka, menurutnya, konsekuensi dari hal itu perlu ada pengembangan dan lembaga.

Wapres terpilih Gibran Rakabuming menyebut rencana tersebut masih dalam pembahasan. Dia mengaku salah satu kementerian yang sempat dibahas yakni kementerian yang menangani makan siang gratis.

Hanya saja, Gibran meminta untuk menunggu terlebih dahulu untuk kementerian tersebut.

"Itu nanti ya, masih dibahas, masih digodok dulu, tunggu aja ya.Kemarin sempat dibahas itu (kementerian untuk makan siang gratis). Tapi tunggu dulu ya," kata Gibran dilansir detikJateng, Selasa (7/5/2024).

Mengenai urgensi kementerian makan siang gratis, Gibran menyebut karena ada beberapa faktor. Salah satunya karena anggaran yang besar hingga membutuhkan pemantauan yang tidak mudah.

"Ya karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya juga tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah," ucapnya.

PAN nilai semangatnya bukan bagi-bagi

PAN yakin wacana penambahan menteri itu bertujuan menghadapi tantangan RI ke depan. Waketum PAN Yandri Susanto menyerahkan kepada Prabowo mengenai postur kabinet ke depan.

"Pasti langkah yang diambil Pak Prabowo demi bangsa dan negara. Dalam menghadapi persoalan dunia yang tidak menentu, persoalan dalam negeri juga banyak, maka memang perlu kebersamaan," kata kepada wartawan, Senin (6/5/2024).

"Kalau memang nanti akan ada penambahan jumlah menteri saya yakin semangatnya bukan untuk bagi-bagi tapi ingin menjawab tantangan tadi bersama-sama," imbuhnya.

Menurutnya, Prabowo memahami kebutuhan di pemerintahannya kelak. Yandri memastikan PAN siap jika diajak berdiskusi mengenai hal tersebut.

"Dan prinsipnya memang kalau PAN itu menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih untuk menyusun postur kabinet sesuai dengan kebutuhan dan tantangan ke depan. Jadi karena Pak Prabowo tahu persis, kemudian bagaimana menjawab semua tantangan, apa yang diperlukan," kata Yandri.

Respons Jokowi dan Ma'ruf Amin

Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut merespons isu tersebut. Jokowi menyerahkan ke Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Terpilih 2024-2029.

"Kabinet yang akan datang ditanyakan dong ke presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih," kata Jokowi kepada wartawan di Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024). Jokowi menjawab pertanyaan perihal perlukan penambahan kementerian.

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan jumlah kementerian saat ini dalam bentuk ideal .Ma'ruf mengatakan 34 kementerian dalam pemerintahannya saat ini telah melewati tahap kajian. Menurut Ma'ruf, jumlah tersebut saat ini terbilang cukup.

"Tentu saja sekarang ini kan 34 bentuk ideal," ujar Ma'ruf di Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Meski begitu, Ma'ruf menyebut tidak menutup kemungkinan jumlah kementerian bisa bertambah. Dia menilai hal ini dapat disesuaikan dengan keperluan pemerintahan.

"Tapi bisa saja lebih dari pada itu kalau ada keperluan mungkin bisa lebih dari itu," tuturnya.

Anies dan Ganjar bilang begini

Anies Baswedan menyebut selama hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU) maka tidak ada larangan. Menurutnya kewenangan Presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif selama berada di koridor undang-undang.

"Satu, semua diatur dengan undang-undang. Selama itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka tidak ada larangan," kata Anies kepada wartawan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).

Anies mengaku tak mau terlibat dalam menanggapi baik atau buruknya mengenai hal itu.

"Itu adalah hak presiden terpilih selama itu sesuai aturan undang-undang," tutupnya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo menyebut hal itu itu tidak sesuai dengan undang-undang. Ganjar menilai penambahan jumlah pos kementerian akan cenderung dianggap 'bagi-bagi kue'.

"Setahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang," kata Ganjar Pranowo kepada wartawan di sekretariat Barikade 98, Selasa (7/5/2024).

"Maka yang mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan. Maka kalau mau mengakomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana bisa menentukan," sambung dia.

Ganjar pun tegas mengambil posisi sebagai oposisi pemerintahan. Katanya, upaya itu dilakukan agar ada kontrol kepada pemerintah yang memimpin.

"Saya kira itu yang penting untuk dilakukan pada pemerintahan ini. Maka kita akan melakukan dukungan dengan cara mengontrol agar kemudian jalannya pemerintah jauh lebih baik," cetusnya.

JK sebut perlu ubah UU dulu

Jusuf Kalla (JK) mengatakan jika jumlah kementerian ditambah maka undang-undang perlu diubah. JK mengatakan banyaknya kementerian pada pemerintahan tergantung pada program kabinet yang dijalankan. JK juga menyebut pernah ada kabinet 100 menteri, namun hal itu tidak berjalan.

"Ya tentu harus diubah dulu Undang-Undang Kementerian Lembaga, karena itu 34. Ya harus diubah dulu," kata JK di Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI ini mengatakan Indonesia merupakan negara kesatuan. Sehingga menurutnya wajar jika memiliki jumlah menteri yang lebih banyak.

"Saya kira ini kan negara kesatuan, jadi memang akan lebih besar menterinya dibanding federal. Amerika federal menterinya cuma 14," ujar JK. (gtp/gtp)

Baca artikel selengkapnya di:DetikNews

Kementerian Era Prabowo Bertambah? Mereka Angkat Bicara