Kecemasan AS dan Sekutu Pasca Pakta Cina-Kepulauan Solomon

Amerika Serikat, Jepang, Selandia Baru dan Australia telah menyampaikan kekhawatiran mereka atas penandatatanganan pakta keamanan antara Cina dan Kepulauan Solomon. Pernyataan itu disampaikan oleh pejabat di Gedung Putih.

"Para pejabat yang mewakili empat negara tersebut telah berbagi kekhawatiran soal kerangka keamanan yang diusulkan antara Kepulauan Solomon dan Cina, dan itu merupakan risiko serius untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” ujar Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional, Adrienne Watson.

Pada Selasa (19/04) lalu, Cina mengklaim telah menandatangani sebuah pakta dengan Kepulauan Solomon, namun beberapa pejabat dari pulau-pulau di Pasifik Selatan mulanya mengungkap, penandatanganan itu masih tertunda. Ketua Komite Akun Publik di Parlemen, Douglas Ete menyebut para pejabat Cina akan tiba bulan depan untuk menandatangani pakta kerja sama.

Di saat yang bersamaan, Perdana Menteri Manasseh Sogavare menegaskan perjanjian kerja sama dengan Cina tidak termasuk soal pangkalan militer. Sebaliknya, Ete menyebut perjanjian itu terkait soal krjasama perdagangan, pendidikan dan kemaritiman.

Khawatir pengaruh Cina di Kepulauan Solomon meningkat

Di tengah perkembangan situasi, AS telah mengirimkan delegasi tingkat tingginya ke ibu kota Kepulauan Solomon, Honiara. Delegasi dipimpin oleh Koordinator Dewan Keamanan Nasional Indo-Pasifik, Kurt Campbell, dan Asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Asia Timur dan Pasifik, Daniel Kritenbrink.

Gedung Putih menyampaikan kekhawatirannya soal "kurangnya transparansi dan sifat lain yang tidak dirincikan” dalam pakta itu.

Seorang juru bicara untuk Dewan Keamanan Nasional (NSC) AS mengungkapkan, "penandatanganan mengikuti pola Cina dalam menawarkan kesepakatan yang tidak jelas dan samar, dengan sedikit konsultasi soal penangkapan ikan, pengelolaan sumber daya, bantuan pembangunan dan kini praktik keamanan.”

NSC menyebut, AS akan "mengintensifikasikan keterlibatannya di kawasan itu untuk memenuhi tantangan abad ke-21, mulai dari soal keamanan maritim dan pembangunan ekonomi, hingga soal kiris iklim dan COVID-19.”

Australia Merasa "sangat kecewa”

Pemerintah Australia sampaikan kekhawatirannya soal potensi kehadiran militer Cina dengan jarak kurang lebih 2000 km dari lepas pantai Australia, mengingat perkembangan pakta keamanan baru ini.

Menteri Luar Negeri Marise Payne menyebut Australia "sangat kecewa” dan tengah mencari detail dari ketentuan perjanjian tersebut, setelah Cina mengumumkan penandatanganan.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyatakan, lebih dari tiga tahun belakangan dia telah "menghabiskan banyak waktu untuk bekerja dengan seluruh pimpinan Pasifik, karena risiko konkretnya, telah terlihat.”

"Risiko Cina untuk berusaha ikut campur di kawasan kami,” jelas Morrison saat kampanye pemilu di Adelaide, meskipun dia sempat mengatakan perjanjian itu tidak mengejutkan Canberra.

Sementara itu, pihak oposisi dari Partai Buruh menyebut perjanjian itu "kegagalan terbesar kebijakan luar negeri Australia Pasifik” dalam 80 tahun, dan menyalahkan itu pada Perdana Menteri Scott Morrison yang selang 1 bulan lagi akan melakukan pemilihan federal.

Minggu lalu, Menteri Pembangunan Internasional dan Pasifik Australia Zed Seselja telah mengunjungi Honiara dan membujuk Perdana Menteri Manasseh Sogavare agar tidak menandatangani pakta tersebut.

Namun, detail mengenai perjanjian tersebut masih belum tersedia, menurut laporan dari media Australia.

Baik Australia dan Selandia Baru telah lama menganggap Pasifik sebagai "halaman belakang” mereka, oleh karenanya pakta keamanan itu dapat mengganggu kepentingan mereka di wilayah tersebut.

Kepulauan Solomon pernah menandatangani perjanjian keamanan dengan Australia pada tahun 2017 silam, saat itu Honiara mengaku tidak akan terpengaruh oleh pakta keamanan dengan Beijing.

Pakta Keamanan Cina untuk kemanusiaan

Otoritas Cina menyebut perjanjian keamanan yang baru itu akan memudahkan Cina untuk membantu negara Pasifik Selatan, yang berada kurang lebih 2000 km timur laut Australia. Namun, negara lain cemas soal kemungkinan hadirnya militer Cina di sana.

"Kedua belah pihak akan mengadakan kerja sama, termasuk dalam bidang pemeliharaan ketertiban sosial, perlindungan keselamatan dan kehidupan harta benda, bantuan kemanusiaan dan unit reaksi cepat penanggulangan bencana,” jelas Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dalam keterangannya, Selasa (19/04).

Beijing juga menegaskan, kesepakatan tersebut tidak dirancang untuk merugikan negara pihak ketiga mana pun.

Kepulauan Solomon sebut soal "kehormatan dan keistimewaan”

Perdana Menteri Solomon Manasseh Sogavare pada Rabu (20/04) mengaku, negaranya telah menandatangani pakta keamanan kontroversial bersama Cina "dengan mata terbuka” namun menolak kapan hal itu akan diterbitkan.

"Saya pastikan kepada seluruh masyarakat Kepulauan Solomon, kita mengadakan perjanjian bersama Cina dengan mata terbuka, demi kepentingan nasional kita,” kata Sogavare di hadapan parlemen, Rabu (20/04).

Kepada parlemen Sogavare menyatakan, itu sebuah "kehormatan dan keistimewaan” untuk dapat mengumumkan bahwa perjanjian telah ditandatangani oleh pejabat Honiara dan Beijing "beberapa hari lalu.”

mh/as (Reuters, AP, AFP, dpa)