070911 EU Reax BVG

Keputusan Mahkamah Konstitusi Jerman Rabu (07/09) sangat menentukan bagi Eropa. Jerman mengucurkan 170 milyar Euro untuk dana penyelamatan  Yunani dan paket bantuan penyelamatan mata uang Euro. Dana kontribusi itu disetujui oleh parlemen pada bulan Mei 2010. 

Keputusan Mahkamah Konstitusi Karlsruhe menunjukkan  bahwa tindakan pemerintah Angela Merkel  tidak melanggar hak parlemen untuk mengontrol penggunaan dana pajak rakyat Jerman.Ditegaskan juga,  tidak ditemukannya bukti bahwa jumlah dana jaminan ini melampaui batasan kapasitas anggaran belanja. Dengan begitu, Mahkamah Konstitusi menepis tudingan kalangan pemikir dan politisi anti-Eropa di Jerman bahwa kesertaan dalam paket-paket penyelamatan itu telah meninggalkan lubang besar dalam anggaran. 

Selang beberapa jam usai pengumuman keputusan itu, di parlemen Jerman Kanselir Angela Merkel  menyambut pengukuhan atas  tindakan pemerintahnya, yang ia sebut "berhasil  menunjukkan solidaritas di zona euro dan tanggung jawab anggaran setiap negara secara seimbang". Dikatakannya, "Euro menjamin persatuan Eropa.  Apabila Euro jatuh, maka Eropa akan gagal. "

Sambutan Uni Eropa

Seandainya kontribusi Jerman  pada dana bantuan Uni Eropa untuk Yunani dinyatakan ilegal, dampaknya akan sangat dramatis bagi upaya-upaya menjaga stabilitas mata uang Euro. Karenanya jurubicara Komisi Uni Eropa, Pia Ahrenkilde tampak lega. Ungkapnya, "Komisi Uni Eropa menyambut baik keputusan yang mengkonfirmasi bahwa langkah itu sesuai konstitusi. Meskipun di sini yang dibahas itu dari sudut pandang konstitusi Jerman, keputusan itu berdampak penting bagi kemampuan Uni Eropa dan negara anggtanya untuk mengatasi utang negara beberapa anggotanya.“

Di Brüssel, Ahrenkilde sama sekali tidak meragukan, bahwa pemerintah Jerman akan bisa menghormati keputusan itu dan tetap berada dalam posisi untuk bertindak dengan jelas dan tegas. Sementara itu  Jo Leinen, anggota parlemen Eropa dari partai SPD, meragukan kemampuan Jerman untuk bertindak dengan cepat.

Dalam sebuah komentar tertulis, dinyatakannya bahwa tuntutan Mahkamah Konstitusi di Karlsruhe untuk mendaatkan persetujuan parlemen nasional untuk setiap bantuan bagi negara anggota zona Euro dalam prakteknya akan menyulitkan. Tambahnya, apabila parlemen nasional negara lain menuntut hal sama, maka akan tidak mungkin untuk mengambil keputusan politik keuangan yang cepat, karena akan membutuhkan banyak waktu. Menurut Leinen: kontrol terhadap dana penyelamatan Eropa seharusnya berada pada parlemen Eropa. 

Perbedaan Kepentingan

Joseph Daul, Ketua fraksi Konservatif di parlemen Eropa berpendapat serupa. Tuturnya, "bahwa parlemen nasional mendapat hak suara merupakan hal yang normal. Tapi dengan begitu kita akan kesulitan melangkah maju. Bila setiap hari tergantung pada pengadilan konstitusi dari  27 negara anggota, maka kami di Eropa tidak akan mencapai apa-apa."

Daul mengritik meningkatnya desakan negara anggota untuk langkah-langkah antar-pemerintahan, di mana kesepakatan dicapai melalui perundingan antara pemerintahan. Seperti kubu Sosialis, Liberal dan Partai Hijau di Parlemen  Eropa, ia mengutamakan kebijakan politik untuk bersama.

Reaksi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi Karlsruhe menunjukkan bahwa dalam politik Eropa, kadang terjadi pergesekan antara kepentingan negara dan kepentingan di tingkat Eropa.

Christoph Hasselbach/Edith Koesoemawiria
Editor. Dyan Kostermans