Kesepakatan Damai Pemerintah Indonesia - Gerakan Aceh Merdeka GAM

Dalam pernyataan bersama Hari Minggu(17.07) di Helsinki, setelah usai perundingan, kedua belah pihak mengungkapkan, kesepakatan damai yang dituangkan dalam satu nota kesepahaman, akan ditandatangani di Helsinki tanggal 15 Agustus mendatang. Disebutkan nota kesepahaman itu merupakan dasar dalam melakukan proses transformasi di Aceh, dan mewujudkan kedamaian untuk menyelesaikan konfliknya secara komprehensif dan berkesinambungan. Kedua belah pihak juga sepakat perjanjian damai yang menyeluruh berdasar proses demokrasi, dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dan sesuai konstitusi Indonesia. Perantara perundingan damai, mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari mengungkapkan kepada para wartawan, perjanjiannya antara lain mencakup pemerintahan di Aceh, partisipasi politik, masalah hak asasi, amnesti, integrasi pengikut GAM ketengah masyarakat, penanganan masalah keamanan serta menyelesaikan pertikaian. Baik pemerintah Indonesia maupun GAM juga menyepakati ditempatkannya tim pengamat yang akan memantau kemajuan dan pelaksanaan perjanjian perdamaian. Timnya akan terdiri dari wakil Uni Eropa dan lima negara ASEAN. Selanjutnya pemerintah Indonesia akan segera berkonsultasi dengan DPR menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut, terutama menyangkut butir dalam perjanjian perdamaian mengenai masalah amnesti dan pembentukan partai politik lokal di Aceh.