Ketegangan Antara Militer dan Pemerintah Pakistan

Militer Pakistan menggelar rapat khusus bagi jajaran perwira tinggi hari Kamis (12/01) untuk membicarakan ketegangan situasi di negara itu. Hubungan antara pemerintah sipil dan militer Pakistan belakangan semakin memburuk. Ketegangan terakhir dipicu pemecatan Menteri Pertahanan Let. Jen. Naeem Khalid Lodhi pada Rabu (11/01) oleh Perdana Menteri Yusuf Raza Gilani. Tindakan yang tampaknya memicu kemarahan militer.

Rabu itu juga, militer melontarkan peringatan keras kepada pemerintah Pakistan. Dikatakan, “Tidak ada tuduhan yang lebih serius dari apa yang telah dikemukakan oleh yang terhormat Perdana Menteri. Ini berdampak serius dan berpotensi buruk bagi negara ini." Begitu bunyi pernyataannya.

Ketegangan Sudah Lama

Perdana Menteri Yusuf Raza Gilani pun langsung menjawabnya. "Kapan kami pernah menentang militer, kami selalu berdiri bersama militer. Tapi kalau peraturan tidak ditaati, maka kami akan bertindak". Begitu ungkap PM Gilani, sembari mengatakan bahwa Pakistan akan selamanya demokratis. Ia tegaskan, Jen. Lodhi disingkirkan karena melakukan kesalahan besar. Namun sengketa antara kedua pihak, militer dan sipil sudah berlangsung lama.

Selama hampir separuh masa kemerdekaan Pakistan, kekuasaan berada di tangan militer. Seringnya melalui kudeta. Kekisruhan kali inipun dilatarbelakangi ancaman kudeta. Tanpa menunjuk kepada militer, bulan lalu Gilani mengatakan ada konspirasi untuk menjatuhkan pemerintahanya. Desas-desus itu langsung ditepis oleh Panglima Militer Pakistan Jenderal Ashfaq Kayani.

Tak lama kemudian, muncul kasus “memogate”, di mana orang dekat Presiden Ali Zardari, secara independen meminta bantuan pemeintah AS menghadapi ancaman kudeta militer Pakistan. Kasus ini diselidiki Kejaksaan Agung, bila Zardari ditemukan terlibat, Presiden bisa diturunkan dari jabatannya.

Kemungkinan Kudeta?

Seorang pejabat mengatakan, kesalahan Jend. Lodhi termasuk menulis ke Mahkamah Agung bahwa pemerintah memiliki kekuasaan administratif atas militer, tapi tidak operasional. Sementara media pemerintah mengatakan bahwa Lodhi dipecat karena telah menyebabkan salah paham di antara lembaga-lembaga negara.

Tidak berhenti di situ, awal pekan lalu, PM Gilani dikutip mengatakan kepada harian Cina bahwa panglima militer dan kepala dinas intelijen Pakistan telah bertindak non-konstitusional saat memberikan informasi dalam penyelidikan Mahkamah. Wawancara itu disiarkan ketika panglima Pakistan, Jend. Ashfaq Kayani tengah berkunjung di Cina.

Pihak militer bersikeras bahwa tindakan Jend. Kayani sesuai peraturan dan telah menyampaikan keterangannya kepada Mahkamah Agung, melalui kementrian pertahanan. “Kesetiaan kepada negara dan konstitusi tetap merupakan dasar sikapnya.”

Sementara Mahkamah Agung Pakistan telah mengeluarkan peringatan agar militer tidak melakukan kudeta. "Apabila ada pihak yang melakukan tindakan di luar konstitusi, maka Mahkamah Agung akan menghentikannya". Begitu Yasin Azad, ketua Asosiasi Kehakiman Mahmakah Agung. Tambahnya, "Saya kira militer Pakistan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dengan merencanakan kudeta seperti dulu."

afp/rtr/Koesoemawiria
Editor: Luky Setyarini